Blinkiss.id, Jakarta

Perry Warjiyo (foto) kembali terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2024-2027 dalam Kongres ISEI XXII di Solo, Jawa Tengah.

Di periode ketiganya memimpin ISEI, Perry telah memberikan rekomendasi kebijakan publik, khusus bagi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya, sambil menjaga keberlanjutan perekonomian.

“Rekomendasi ISEI itu untuk keberlanjutan penguatan transformasi ekonomi Indonesia, yang berkaitan guna mendorong ekonomi kita tumbuh lebih cepat,” ujar Perry melalui siaran pers hasil Kongres ISEI XXII.

Menurut Perry Warjiyo, yang juga Kepala Bank Indonesia (BI), rekomendasi kebijakan publik  terbagi menjadi empat aspek, dan itu diawali dengan rekomendasi untuk mengimplementasikan strategi hilirisasi pangan. Kebijakan ini disarankan dilakukan secara bertahap dengan tiga jangka waktu, yakni:

Jangka pendek, harus difokuskan untuk ketahanan pangan, stabilisasi harga, dan padat karya. Komoditas yang ia usulkan untuk diterapkan program hilirisasi pangan ini adalah beras, aneka cabai, dan bawang.

Jangka menengah, fokusnya ialah mengkombinasikan ketahanan pangan yang inklusif dengan daya saing. Komoditas usulannya ialah ikan, Minggu (22/9/2034).

Sedangkan untuk jangka panjang, dengan hilirisasi pangan agar mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya saing. Komoditas yang bisa diterapkan untuk fokus itu, seperti rumput laut, sawit, serta tebu.

“Kenapa ini sektor pangan, karena memang sangat-sangat penting perannya ke tenaga kerja, ketahanan pangan dan mengurangi impor, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan,” papar Perry.

Rekomendasi kebijakan publik kedua ialah, sambung Perry, perbaikan faktor produksi melalui peningkatan kapasitas produksi, penggunaan teknologi, dan didukung dengan model bisnis maupun pembiayaan.

“Juga terkait dengan penguatan, pengaturan maupun kelembagaan untuk menciptakan kemitraan petani dan industri. Ada pula penguatan strategi, promosi kerja sama perdagangan, maupun dengan penguatan kerja sama antar daerah serta penghapusan hambatan tarif dan non tarif,” ungkapnya.

Rekomendasi kebijakan ketiga tentang hilirisasi daerah, lanjutnya lagi, mencakup penguatan ekosistem hilirisasi dengan pembentukan roadmap, peningkatan kapasitas produksi, infrastruktur, maupun akses pasar.

“Lalu, penciptaan keterhubungan atau linkage UMKM dengan sektor industri besar, serta peningkatan kolaborasi pusat-daerah maupun inovasi dan digitalisasi untuk akselerasi hilirisasi.”

Ditambahkan Perry Warjiyo, adapun rekomendasi kebijakan publik terakhir yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah, penguatan strategi pembiayaan melalui pengembangan model bisnis, pembiayaan yang tepat sesuai karakteristik masing-masing komoditas, peningkatan akses pembiayaan pelaku usaha melalui strategic advisory dan sinergi promosi investasi, serta penguatan formulasi kebijakan melalui skema insentif pembiayaan.

“Bagaimana ini bisa mendorong menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk golongan milenial, dan tentu kami akan tindaklanjuti dengan berbagai program ke depan, juga akan kita sampaikan ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutup Perry. (JB Rumapea)