BLINKISS, MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 yang berlangsung di Kota Medan.
Rekomendasi tersebut menjadi rumusan bersama pemerintah kota terkait berbagai persoalan dan kebutuhan daerah, mulai dari penguatan fiskal, infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, hingga pengelolaan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden bersama kementerian terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” ujar Eri dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian APEKSI adalah penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
APEKSI meminta adanya kepastian pemanfaatan dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, pemerintah kota juga membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik.
Persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi perhatian. Eri menyebut, jika seluruh pembiayaan gaji PPPK dibebankan kepada APBD, belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melewati batas ideal 30 persen.
“Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Selain fiskal, APEKSI mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur dasar di daerah yang masih membutuhkan akses dan konektivitas dinilai perlu menjadi prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam tata kelola pemerintahan, APEKSI juga mendorong integrasi data perlindungan sosial secara nasional serta sinkronisasi sistem perizinan dengan tata ruang daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat investasi sekaligus menghindari persoalan hukum dan konflik pemanfaatan lahan.
Persoalan pengelolaan sampah juga masuk dalam rekomendasi. APEKSI mendorong dukungan pemerintah pusat untuk memperluas penerapan teknologi waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi.
Sementara di sektor ekonomi, APEKSI mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi dan kantin sekolah. Pelibatan pelaku usaha lokal dinilai dapat membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Rekomendasi lainnya mencakup penyesuaian kebijakan tata ruang berdasarkan karakteristik wilayah perkotaan, penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan pendampingan hukum bagi pemerintah kota, serta pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC).
Menurut Eri, gagasan dan inovasi generasi muda dapat menjadi masukan dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di masing-masing kota.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.
Rico juga mengapresiasi insan pers yang mengawal pemberitaan sejak pembukaan hingga penutupan Rakernas, serta panitia, jajaran Pemko Medan, pengurus APEKSI, aparat keamanan, relawan dan berbagai sektor pendukung lainnya.
Ia berharap hasil pembahasan dan rekomendasi Rakernas APEKSI dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.
“Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” pungkas Rico.
