KOMISI C DPRD LANGKAT GELAR RDP DALAM UPAYAPENINGKATAN PAD
2 min read
StabatLangkat-harianmediarakyat.com
Komisi C DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang memfokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (24/02/2025). Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Komisi C DPRD Langkat untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah guna mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. RDP yang dipimpin Ketua Komisi C Pimanta Ginting ini, menekankan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap kinerja dinas-dinas pengelola pendapatan daerah.
Sebanyak 11 dinas dan instansi terkait diundang dalam RDP tersebut. Instansi yang hadir meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bank Sumut, BRI, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Pura, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Setiap perwakilan diminta untuk memberikan laporan terkait kontribusi mereka terhadap PAD.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi C secara aktif menggali informasi mengenai potensi-potensi kebocoran PAD yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Fokus utama diskusi adalah untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk efisiensi pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset yang belum termanfaatkan secara optimal. Komisi C berharap upaya ini dapat mengurangi kebocoran yang selama ini menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD.
Komisi C juga memberikan perhatian khusus pada dinas-dinas yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan, seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, dan Disperindag. Mereka diminta untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan pajak daerah, retribusi pasar, serta potensi pengembangan kawasan industri. Selain itu, Dinas Pariwisata diminta memaparkan strategi untuk mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang menjanjikan.
Dinas Kesehatan dan RSU Tanjung Pura menjadi sorotan terkait pengelolaan retribusi layanan kesehatan. Komisi C menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana dari layanan kesehatan, termasuk optimalisasi layanan berbasis BPJS yang dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan didorong untuk mengembangkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya yang memiliki peluang besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Bank Sumut dan BRI, sebagai lembaga keuangan yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, diminta menjelaskan peran mereka dalam memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Komisi C berharap sinergi dengan perbankan dapat memperkuat sistem pembayaran elektronik, sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan mempercepat proses transaksi.
Dalam rapat tersebut, Komisi C juga meminta mengoptimalkan potensi pendapatan dari retribusi kebersihan dan pengelolaan sampah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara Dinas PU diminta meningkatkan PAD melalui retribusi sewa alat berat, retribusi pemakaian alat laboratorium dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memiliki potensi besar menambah pendapatan.
Melalui RDP ini, Komisi C DPRD Kabupaten Langkat berharap seluruh dinas pengelola pendapatan daerah dapat bersinergi untuk mencapai target PAD yang lebih tinggi. Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
