Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumut Terima Kunker Wakil Ketua Komisi III DPR RI di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan
2 min read
Medan -BLINKISS- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Utara, Yudi Suseno, didampingi Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan beserta jajaran, menerima kunjungan kerja (kunker) Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sugiat Santoso, di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Senin (24/02/2025).
Dalam kunjungan ini, Sugiat Santoso meninjau langsung kondisi Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan serta berdialog dengan jajaran pemasyarakatan guna mendapatkan gambaran terkait kapasitas hunian, program pembinaan warga binaan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan rutan.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan pemasyarakatan di Sumatera Utara berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari DPR RI terhadap sistem pemasyarakatan di wilayahnya.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan.
Kami terus berupaya melakukan pembenahan, baik dari sisi infrastruktur maupun program pembinaan, agar sesuai dengan regulasi dan hak-hak warga binaan tetap terjamin,” ujar Yudi Suseno.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
“Kami ingin memastikan bahwa rutan dan lapas di Sumatera Utara dapat memberikan pelayanan yang layak serta memenuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Salah satu fokus kami adalah mengatasi overkapasitas dan meningkatkan program pembinaan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” kata Sugiat Santoso.
Kunjungan ini diakhiri dengan sesi diskusi bersama jajaran Rutan Kelas I Medan serta pemaparan mengenai tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan rutan. Pihak DPR RI pun berjanji akan terus mendorong kebijakan yang mendukung perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia. **Erianto EGA/Rel.
