Sumut Capai Rp10, 95 Trilliun dari Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Blinkiss.id, Medan
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Agustus 2025.
Melalui pemaparan dihadapan para peserta yang di sampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah yang menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Sumut yang didampingi Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara), Sugeng Apriyanto (Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara), Arridel Mindra (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I), serta Anton Budhi Setiawan (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara menyampaikan hasil kerja dan sinergi yang telah dibangun untuk mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, juga yang berdampak nyata bagi masyarakat Sumut.
“Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut telah mencapai Rp10,95 triliun. Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp7,10 triliun atau 69,11% dari pagu,” ucap Nofiansyah, di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Provinsi Sumut, Jln Diponegoro, Medan, Senin (29/9/2025).
Selanjutnya Ia merincikan, Anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji serta tunjangan kinerja, pembayaran THR, juga gaji ke-13 tahun 2025 bagi aparatur negara. Belanja Barang terealisasi Rp3,25 triliun atau 46,53% dari pagu.
Penggunaan dana ini tersebar pada program infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan JKN di Kemenkes, program pendidikan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, serta penegakan dan pelayanan hukum oleh Kemenimimpas. POLRI menjadi satuan kerja dengan realisasi tertinggi sebesar Rp583,36 miliar, diikuti oleh Kemenkes dan Kemenag.
Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi sebesar Rp47,15 miliar atau 67,94% dari pagu. Seluruh dana ini terserap oleh satuan kerja di bawah Kementerian Agama, seperti Kanwil Kemenag Sumut, IAKN Tarutung, STAIN Mandailing Natal, UIN Padangsidimpuan, dan UIN Sumut.
Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan capaian dengan realisasi Rp555,04 miliar atau 19,93% dari pagu. Dana yang
digunakan untuk program infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, pendidikan tinggi serta modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.
Kementerian PUPR mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp242,55 miliar, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan, Senin (29/9/2025)
Lanjutnya lagi, hingga 31 Agustus 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai Rp28,52 triliun atau 62,93% dari pagu, mengalami penurunan dibanding capaian periode yang sama tahun 2024 (65,09%). Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp18,89 triliun dari pagu atau 68,85 persen dari pagu. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, yang digunakan antara lain untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK, telah terealisasi Rp5,39 triliun.
Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp2,66 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp1,26 triliun, sementara Insentif Fiskal direalisasikan sebesar Rp108,57 miliar. Sedangkan DAK Fisik baru terealisasi sebesar Rp213,68 miliar atau 10,82% dari pagu.(JBR/15)
