Perwakilan Kemenkeu Sumut Paparkan Kinerja APBN Sampai 31 Agustus

Blinkiss.id, Medan

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Agustus 2025.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah, yang hadir bersama para Kepala Kanwil di wilayahnya dengan menyampaikan setiap hasil kerja juga sinergi yang telah dibangun untuk mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumut.

Nofiansyah menyampaikan hingga 31 Agustus 2025 realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara telah mencapai Rp10,95 triliun. Belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp7,10 triliun atau 69,11% dari pagu, kemudian Belanja Barang terealisasi Rp3,25 triliun atau 46,53% dari pagu, lalu Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi sebesar Rp47,15 miliar atau 67,94% dari pagu, Selasa (30/9/2025)

Sedangkan untuk Belanja Modal menunjukkan capaian realisasi Rp555,04 miliar atau 19,93% dari pagu. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai Rp28,52 triliun atau 62,93% dari pagu, mengalami penurunan dibanding capaian periode yang sama tahun 2024 (65,09%). Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp18,89 triliun atau 68,85 persen dari pagu.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, yang digunakan antara lain mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK, telah terealisasi Rp5,39 triliun. Dana Desa (DD) telah disalurkan sebesar Rp2,66 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp1,26 triliun, sementara Insentif Fiskal yang direalisasikan sebesar Rp108,57 miliar.

Sedangkan DAK Fisik baru terealisasi sebesar Rp213,68 miliar atau 10,82% dari pagu.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara hingga Agustus 2025 menunjukkan tren yang positif dalam mendukung permodalan pelaku UMKM.

Total penyaluran KUR tercatat sebesar Rp10,12 triliun kepada 171.786 debitur, yang mewakili sekitar 14,81% dari total UMKM di Sumatera Utara.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp548,51 miliar kepada 95.457 debitur. Bantuan Sosial di Sumut dibayar langsung oleh Pemerintah Pusat di Sumut sebesar Rp2,58 triliun untuk 4,2 juta penerima manfaat.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan kepada KPM per bulan melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang dengan kerja sama Bank HIMBARA, yang telah direalisasikan Pemerintah Pusat sebesar Rp1,56 triliun sebesar 2.844.665 penerima manfaat. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan sosial bersyarat kepada KPM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sampai Agustus telah direalisasikan Pemerintah Pusat sebesar Rp972,63 miliar untuk Rp1.280.464 keluarga penerima manfaat.

Selanjutnya adalah Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI), bantuan untuk mendukung kehidupan anak yatim piatu yang rentan secara sosial ekonomi. Dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, hingga Agustus telah direalisasikan Pemerintah Pusat sebesar Rp42,13 miliar untuk 78.962 penerima manfaat.

Lebih lanjut, untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumut telah terealisasi Rp1,26 triliun, dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 256 yang diberikan kepada 771.416 Penerima Manfaat, melibatkan petugas SPPG sebanyak 8.799 orang, serta kerja sama penyedia MBG sebanyak 176.

Dari sisi penerimaan pajak di Sumatera Utara telah mencapai Rp12,7 triliun. Angka tersebut merupakan gabungan penerimaan dari Kanwil DJP Sumut I dan II.

Capaian tersebut telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari bulan ke bulan, dengan laju akumulasi 4,4% pada Januari 2025 menjadi 39,08% pada Agustus 2025.

Selanjutnya penerimaan sektor kepabeanan dan cukai di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp2,13 triliun, atau telah mencapai 93,81% dari target APBN. Realisasi Bea Masuk mencapai Rp493,71 miliar. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp1,17 triliun, atau 443,85% dari target. Kinerja ini dipicu oleh kenaikan harga referensi CPO dan produk turunannya pada Agustus 2025 yang mencapai USD910,91 per metrik ton — lebih tinggi dari Agustus 2024 — serta peningkatan volume ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Agustus 2025 sebesar 24% dibandingkan Juli. Hingga Agustus 2025, penerimaan cukai mencapai Rp332,81 miliar dengan capaian 57,57% dari target APBN.

Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Sumatera Utara menunjukkan capaian yang positif dan terjaga baik. Realisasi PNBP tercatat sebesar Rp2,2 triliun, atau telah mencapai 90,23% dari target APBN sebesar Rp2,24 triliun. Capaian ini mencerminkan kinerja stabil dan tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi PNBP lainnya mencapai Rp973,12 miliar, atau setara 137,38% dari target, terkontraksi sebesar 6,20% secara tahunan (YoY). Di sisi lain, pendapatan BLU mengalami peningkatan yang secara signifikan, mencapai Rp1.047,45 miliar, atau 68,41% dari target dan tumbuh 12,87% dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan perbaikan layanan dan tata kelola keuangan pada unit-unit BLU, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun layanan teknis lainnya. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor aset, piutang, dan lelang di wilayah Sumut tercatat sebesar Rp77,8 miliar, atau setara dengan 131,2% dari total target PNBP sebesar Rp92,72 miliar.

Secara rinci, realisasi PNBP dari aset mencapai Rp36,7 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari kegiatan sewa, penjualan barang rampasan/tegahan, serta pemanfaatan aset dalam bentuk sewa tanah atau bangunan. Pendapatan ini juga didukung oleh kontribusi dari sektor Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara itu, PNBP dari piutang negara mencatat realisasi sebesar Rp117 juta. Adapun PNBP dari sektor lelang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sebesar Rp38,37 miliar. Kinerja ini mengalami pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh pelaksanaan berbagai jenis lelang, baik lelang eksekusi hak tanggungan, lelang barang rampasan, maupun lelang harta pailit.

PNBP lelang berasal dari komponen Bea Lelang baik dari pihak penjual maupun pembeli. Capaian dengan mencerminkan tingginya minat dan efektivitas pelaksanaan lelang oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam mengelola aset dan piutang negara secara optimal. (JBR/15)