Gubernur Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumatera Utara
Medan – Blinkiss.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bergerak cepat menghadapi tekanan inflasi yang pada September 2025 tercatat mencapai 5,32 persen (yoy), tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby Nasution di Medan, Senin (6/10), usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut di Jalan Sudirman Nomor 41, Medan.
Bobby menjelaskan, tekanan inflasi di Sumut terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan lonjakan harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.
Sebelas langkah tersebut antara lain: pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pelaksanaan pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.
“Langkah-langkah ini kita jalankan berdasarkan prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Tiga BUMD yakni PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) telah ditugaskan untuk mengelola serta menyalurkan pasokan cabai, bawang, dan beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal serta memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“BUMD pangan daerah akan menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan. Dengan begitu, kita harapkan Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujarnya.
Pemprov Sumut juga meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan melalui TPID, termasuk dengan publikasi rutin dalam bentuk press release dan konferensi pers guna menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
(Blinkiss.id | Redaksi)
