MEDAN, BLINKISS – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya percepatan realisasi pembangunan fisik dan nonfisik di seluruh daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kendala pekerjaan akibat cuaca, terutama menjelang akhir tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan Bobby usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sumut dan DPRD Sumut juga membahas penyampaian pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen dan Ranperda tentang Kepemudaan.
Bobby mengatakan, percepatan pembangunan fisik harus menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan waktu yang tersedia agar pekerjaan tidak terhambat ketika musim hujan tiba.
“Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan pembangunan fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun,” ujar Bobby.
Ia berharap pekerjaan pembangunan dapat berjalan sesuai target dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di berbagai wilayah Sumut.
Selain pembangunan fisik, Bobby turut menyoroti realisasi bantuan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) yang telah dialokasikan dalam APBD 2026. Bantuan tersebut mencakup bantuan sosial, rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah bantuan lainnya.
Secara khusus, Bobby meminta Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut segera mempercepat penyaluran bantuan tersebut agar dapat dirasakan masyarakat.
“Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya,” tegasnya.
Untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan jajaran Pemprov Sumut juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah.
Saat ini, rombongan Pemprov Sumut tengah meninjau kawasan Kepulauan Nias. Bobby menyebut, pemerintah provinsi juga merencanakan kegiatan berkantor di sejumlah wilayah lain sebelum akhir tahun.
Selain Kepulauan Nias, wilayah yang menjadi rencana kunjungan dan pemantauan antara lain Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi.
Menurut Bobby, langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan dapat dipantau secara langsung dan berjalan sesuai sasaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi upaya gubernur dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Sumut 2026 segera ditindaklanjuti dengan pembahasan Ranperda Perubahan APBD sesuai jadwal.
Percepatan realisasi pembangunan dan bantuan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tepat waktu.
