DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong integrasi layanan transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) agar masyarakat dapat berpindah koridor tanpa harus membayar berulang kali.
Integrasi pembayaran tersebut ditargetkan mulai terlihat pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Bobby menyampaikan hal itu saat meluncurkan layanan BRT Mebidang di Terminal Lubukpakam, Jalan Lintas Medan-Tanjung Morawa, Rabu (19/8/2026).
Menurut Bobby, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan transportasi umum yang mudah diakses masyarakat. Karena itu, pengembangan BRT tidak boleh berhenti pada penyediaan armada, tetapi harus disertai integrasi layanan antarkoridor.
“Pemerintah sebenarnya menyiapkan transportasi umum. Jangan digeser perannya,” kata Bobby.
Ia menjelaskan, sistem pembayaran terintegrasi akan memudahkan masyarakat yang bepergian ke berbagai tujuan di kawasan Mebidang. Penumpang cukup membayar satu kali meskipun harus berganti bus untuk melanjutkan perjalanan.
“Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi. Sama seperti Busway,” ujarnya.
30 Bus Listrik Disiapkan
Untuk mendukung layanan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan 30 unit bus listrik yang akan dioperasikan secara bertahap hingga 8 Desember 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yudha P. Setiawan mengatakan, saat ini BRT Mebidang masih menjalani tahap uji coba menggunakan dua unit bus listrik.
Dari total 30 bus yang disiapkan, sebanyak 13 unit akan melayani Koridor 1 rute Teladan-Terminal Lubukpakam. Sebanyak 14 unit lainnya melayani Koridor 2 rute Simpang Barat-Binjai, sedangkan tiga unit disiapkan sebagai armada cadangan.
Operasional BRT Mebidang menggunakan skema Buy The Service (BTS). Melalui skema ini, pemerintah membayar biaya operasional berdasarkan jarak tempuh dan standar pelayanan minimum.
Dengan demikian, pengemudi diharapkan lebih mengutamakan ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.
Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif ditetapkan Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kelompok khusus, termasuk pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
121 Titik Pemberhentian Baru
Selain penambahan armada, pengembangan BRT Mebidang juga didukung pembangunan 121 titik pemberhentian baru.
Sebanyak 68 titik direncanakan berada pada lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam, sementara 53 titik lainnya berada pada lintasan Simpang Barat-Binjai.
Pemprov Sumut juga meluncurkan aplikasi Trans-Sumut untuk membantu masyarakat memeriksa rute perjalanan, memantau posisi bus secara real-time, serta melakukan pendaftaran tarif khusus.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan, BRT Mebidang merupakan salah satu proyek percontohan pengembangan transportasi publik bersama kawasan Bandung Raya.
Ia menilai percepatan pembangunan transportasi umum diperlukan untuk mengatasi persoalan kemacetan. Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang disampaikannya, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai 54,02 persen.
“Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau,” kata Muiz.
Ke depan, pengelolaan BRT Mebidang diarahkan menuju pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deli Serdang.
Bobby berharap integrasi layanan dan peningkatan armada BRT Mebidang dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum sekaligus mendukung perkembangan kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang sebagai kawasan metropolitan.
