MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya yang diusulkan adalah kolaborasi pemerintah dan pengembang untuk menekan harga material bangunan.
Hal itu dibahas Bobby Nasution bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan sejumlah perwakilan asosiasi pengembang perumahan Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (26/9/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan sektor perumahan menjadi pembahasan, mulai dari tingginya harga bahan bangunan hingga perlunya percepatan proses administrasi untuk pembangunan rumah subsidi.
Bobby mengatakan, pemerintah dapat menjajaki pembelian material bangunan dalam jumlah besar untuk memperoleh harga yang lebih murah. Skema tersebut memungkinkan pemerintah dan perusahaan pengembang menggabungkan kebutuhan pengadaan material.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta maupun distributor untuk memenuhi kebutuhan material, seperti semen, sehingga harga pembelian lebih kompetitif.
“Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah. Dan itu (pengadaan) bisa dilakukan melalui BUMD kita,” ujar Bobby.
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung program pembangunan sejuta rumah, khususnya penyediaan hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain menekan biaya material, Pemprov Sumut juga mendorong penyederhanaan proses administrasi perumahan, termasuk pengurusan sertifikat dan berbagai dokumen pendukung lainnya.
Bobby menilai, dukungan berbagai pihak diperlukan agar kendala dalam pembangunan rumah subsidi dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk menjaga iklim investasi, terutama pada sektor perumahan.
Andre juga menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam memperluas penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana sederhana itu turut dihadiri pimpinan dan perwakilan asosiasi pengembang perumahan, perwakilan BUMD Sumut, serta sejumlah pejabat terkait.
Melalui kolaborasi pemerintah, DPR, perbankan, BUMD, dan pengembang, percepatan penyediaan rumah subsidi diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak.
