MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan konektivitas logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Usulan tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Skema pertama yang ditawarkan adalah mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan, dari sektor produksi menuju industri pengolahan. Bobby mencontohkan komoditas kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini menghasilkan sekitar 120 produk turunan. Menurutnya, potensi tersebut masih dapat dikembangkan melalui penguatan hilirisasi di berbagai daerah di Sumatera.
Skema kedua adalah membangun kawasan terintegrasi lintas provinsi, terutama melalui penguatan sektor logistik. Bobby menyebut biaya logistik berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi di sejumlah provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Konektivitas tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan dan distribusi hasil bumi sebelum dipasarkan ke luar negeri. Jalur perdagangan melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia juga dinilai berpotensi mendukung akses komoditas Sumatera ke pasar internasional, khususnya Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah membangun kerja sama berbasis proyek dengan target penyelesaian yang jelas dan tepat waktu. Bobby menilai berbagai gagasan kerja sama antarwilayah perlu diwujudkan dalam proyek nyata agar memberikan dampak ekonomi yang terukur.
Sebagai alternatif pembiayaan, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera. Selain itu, Bobby mendorong pembentukan sindikasi perbankan pembangunan daerah yang melibatkan delapan bank pembangunan daerah (BPD) milik 10 provinsi di Sumatera.
Sementara itu, skema keempat berfokus pada stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Bobby mencontohkan pembangunan gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gudang tersebut terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk tiga bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Potensi Ekonomi Sumatera Dinilai Masih Bisa Ditingkatkan
Bobby menegaskan, Pulau Sumatera memiliki skala ekonomi, pasar, dan kapasitas produksi yang besar. Tantangan utama saat ini adalah menghubungkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah agar menjadi kekuatan ekonomi bersama.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, Sumatera berkontribusi sebesar 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan I 2026, dengan nilai lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi ekonomi tersebut tercatat mencapai lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang sekitar 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sektor komoditas, sejumlah produk unggulan di pulau ini memiliki kontribusi besar terhadap produksi nasional.
Komoditas karet menyumbang sekitar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen terhadap produksi nasional. Adapun kelapa dan tebu masing-masing berkontribusi di atas 30 persen, sedangkan kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing menyumbang lebih dari 20 persen.
Meski memiliki kapasitas produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi ekonomi Sumatera masih berpeluang ditingkatkan melalui transformasi dari wilayah berbasis produksi menjadi kawasan industri dan pengolahan yang lebih kuat.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik usulan kerja sama tersebut. Ia berharap koordinasi antardaerah dapat terus berlanjut sehingga pembangunan di Pulau Sumatera semakin merata dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” kata Al Haris.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, serta Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor.
