Bangun Kedaulatan Pangan Nasional, Kementerian ATR/BPN Targetkan 87% LBS Jadi LP2B

  • Bagikan

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">BLINKISS&comma; Jakarta &&num;8211&semi; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang&sol;Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional &lpar;Wamen ATR&sol;Waka BPN&rpar;&comma; Ossy Dermawan&comma; menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional &lpar;P4N&rpar; LXIX TA&period; 2026 oleh Lembaga Ketahanan Nasional &lpar;LEMHANNAS&rpar; RI pada Kamis &lpar;02&sol;07&sol;2026&rpar;&period; Dengan tema panel &OpenCurlyDoubleQuote;Membangun Kedaulatan Pangan Nasional melalui Tata Kelola&comma; Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global”&comma; Wamen Ossy menjelaskan kondisi lahan sawah di Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah menjaganya&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">&OpenCurlyDoubleQuote;Faktanya&comma; penyusutan luas lahan sawah masih terjadi di Indonesia dengan rasio sekitar 60&period;000 sampai 80&period;000 hektare per tahun atau sekitar 165 sampai 220 hektare setiap hari&period; Karena itu&comma; target kami adalah 87&percnt; LBS nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan &lpar;LP2B&rpar; pada tahun 2029&comma;” ujar Wamen Ossy di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI&comma; Jakarta&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Di hadapan 277 peserta Seminar Nasional P4N yang merupakan pimpinan dari TNI&sol;POLRI dan Aparatur Sipil Negara &lpar;ASN&rpar;&comma; Wamen Ossy menyatakan&comma; jika kondisi ini terus berlangsung&comma; cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai&period; Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi&comma; tapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah&period; Karena itu&comma; Kementerian ATR&sol;BPN mendorong sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan efektif&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan&comma; Surat Edaran Menteri&comma; dan Surat Edaran Bersama dengan Menteri Dalam Negeri&period; Dalam surat edaran bersama itu disepakati bahwa gubernur harus memastikan 87&percnt; LBS di wilayahnya ditetapkan sebagai LP2B&comma; kemudian diusulkan kepada Kementerian ATR&sol;BPN untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang&comma;” terang Wamen Ossy&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Menurut Wamen ATR&sol;Waka BPN&comma; implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif&period; Setelah aturan terbaru diterbitkan&comma; dalam waktu singkat pemerintah daerah &lpar;Pemda&rpar; mulai merespons dengan mengajukan penetapan LP2B&period; Sebelumnya&comma; sudah ada total 73 Pemda yang mengajukan SK LP2B&period; Setelah Surat Edaran Bersama diterapkan&comma; pengajuan SK LP2B langsung meningkat menjadi 93 Pemda&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">&OpenCurlyDoubleQuote;Alhamdulillah&comma; 10 hari setelah kami mengeluarkan Surat Edaran Bersama ini&comma; 20 Pemda Kabupaten&sol;Kota kemudian dapat mengajukan SK LP2B&period; Artinya terjadi percepatan yang cukup eksponensial dan mudah-mudahan hal ini bisa terus kami lakukan&comma;” ungkap Wamen Ossy&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Ia berharap&comma; akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B dan KP2B&comma; maka lahan-lahan ini tidak akan mudah untuk dapat beralih fungsi&comma;” pungkas Wamen Ossy&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">Dalam seminar ini&comma; Wamen Ossy menjadi panelis di sesi pertama bersama dengan dua menteri&sol;kepala lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap tema panel&period; Pada panel pertama tersebut&comma; pemberi materi adalah Menteri Pertanian RI&comma; Andi Amran Sulaiman&semi; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan RI&comma; I Nyoman Radiarta&semi; serta Kepala Badan Meteorologi&comma; Klimatologi dan Geofisika &lpar;BMKG&rpar;&comma; Teuku Faisal Fathani&period;<&sol;p>&NewLine;<div id&equals;"wpdevar&lowbar;comment&lowbar;2" style&equals;"width&colon;100&percnt;&semi;text-align&colon;left&semi;"> &NewLine;&Tab;&Tab;<span style&equals;"padding&colon; 10px&semi;font-size&colon;20px&semi;font-family&colon;Arial&comma;Helvetica Neue&comma;Helvetica&comma;sans-serif&semi;color&colon;&num;000000&semi;">Facebook Comments Box<&sol;span> &NewLine;&Tab;&Tab;<div class&equals;"fb-comments" data-href&equals;"https&colon;&sol;&sol;blinkiss&period;id&sol;bangun-kedaulatan-pangan-nasional-kementerian-atr-bpn-targetkan-87-lbs-jadi-lp2b&sol;" data-order-by&equals;"social" data-numposts&equals;"70" data-width&equals;"100&percnt;" style&equals;"display&colon;block&semi;"><&sol;div><&sol;div><style>&num;wpdevar&lowbar;comment&lowbar;2 span&comma;&num;wpdevar&lowbar;comment&lowbar;2 iframe&lbrace;width&colon;100&percnt; &excl;important&semi;&rcub; &num;wpdevar&lowbar;comment&lowbar;2 iframe&lbrace;max-height&colon; 100&percnt; &excl;important&semi;&rcub;<&sol;style>

  • Bagikan
Exit mobile version