BLINKISS, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa keberadaan Komite Sekolah harus menjadi mitra yang membantu meringankan beban peserta didik dan orang tua, bukan justru menambah beban melalui berbagai pungutan pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB serentak se-Sumatera Utara di SMA Negeri 1 Binjai, Senin (13/7/2026).
“Harusnya komite sekolah ini dibuat untuk meringankan beban dari peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban,” tegas Bobby Nasution di hadapan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alex Sinulingga, kepala sekolah, serta para peserta didik yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.
Bobby juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap Komite Sekolah agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Menurutnya, komite sekolah seharusnya mampu mencari berbagai peluang pendanaan, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga tidak membebani orang tua siswa.
“Jadi saya minta tolong kepada Kadisdik Sumut, kalau perlu komite sekolah ini yang mengawasinya siapa? Tidak ada. Kalau boleh dilihat apa perlu komite sekolah diawasi,” ujarnya.
Selain itu, Bobby menilai anggota komite sekolah sebaiknya berasal dari orang tua peserta didik yang masih aktif bersekolah di sekolah tersebut. Ia mengaku masih menemukan adanya komite sekolah yang bukan berasal dari orang tua siswa.
Menurutnya, pemilihan ketua komite juga tidak harus didasarkan pada status sebagai tokoh masyarakat atau kemampuan ekonomi yang tinggi. Yang terpenting adalah memiliki kepedulian terhadap kondisi para orang tua siswa.
“Komite sekolah jangan hanya pandai memimpin rapat dan menentukan besaran iuran. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mencari solusi agar beban orang tua bisa berkurang,” katanya.
Bobby mengungkapkan, selama berkeliling ke 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, banyak orang tua menyampaikan keluhan mengenai tingginya biaya pendidikan, terutama pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Saya sudah keliling di 33 kabupaten/kota, bertanya langsung kepada orang tua. Selain persoalan infrastruktur, keluhan terbesar adalah mahalnya biaya sekolah. Ada yang membayar Rp50 ribu, Rp100 ribu, dan itu tetap menjadi beban bagi sebagian masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan program pembebasan SPP secara bertahap. Bobby menegaskan bahwa SPP merupakan sumbangan, bukan kewajiban, sehingga pemerintah berupaya mengurangi beban masyarakat melalui program tersebut.
“Untuk itulah program SPP gratis ini dimunculkan. Saat ini memang belum bisa dilaksanakan di seluruh 33 kabupaten/kota karena keterbatasan anggaran. Baru 10 kabupaten/kota yang sudah digratiskan. Kami berjanji hingga tahun 2029 nanti seluruh SPP SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Utara akan digratiskan secara bertahap,” tegas Bobby Nasution.
Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat, sehingga seluruh anak di Sumatera Utara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. (Agung)
