MEDAN, BLINKISS-Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Dame Duma Hutagalung dari Fraksi Gerindra juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” jelasnya.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta agar yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilannya diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi persoalan kemacetan, bukan hanya dari jumlah halte maupun armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan, Muslim, menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun lebih atau mengalami penurunan 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. 1
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun lebih atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026 juga menjadi perhatian Demokrat. Efisiensi belanja, menurut fraksi tersebut, harus tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Demokrat turut meminta penjelasan terkait sejumlah perubahan alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati.
Sedangkan Fraksi Partai NasDem, yang disampaikan Faisal Arbi, menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa dalam APBD 2027.
NasDem mengingatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan harus dilihat dari sisi keluarga pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi takut, bingung dan berharap anggota keluarganya segera mendapatkan pertolongan.
Dalam paripurna tersebut, Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.**Erianto Ega
