Ketua KPPU : Ritel Niaga Loquid Natural Gas (LNG) Tidak Boleh Dimonopoli

Blinkiss.id, Jakarta

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menegaskan bahwa penjualan ritel liquid natural gas (LNG) tidak boleh dimonopoli oleh pelaku usaha tertentu, baik itu swasta atau badan usaha milik negara (BUMN).

Pernyataan ini disampaikan Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU, melalui kunjungan yang dilakukannya di PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) pekan lalu tanggal 3 Agustus 2024. 

Hasil kunjungan ditemukan bahwa ada pelaku usaha yang ingin menggunakan LNG karena lebih efisien, namun terkendala penghentian pasokan juga tidak bisa pasokan alternatif dari pelaku usaha lain. Hal ini karena penjualan LNG di wilayah tersebut hanya bisa diperoleh dari satu pelaku usaha, yakni PT Pertamina (Persero).

Sebagaimana diketahui, sektor energi (khususnya minyak dan gas) menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus utama Anggota KPPU periode 2024-2029. Karena berdasarkan indeks Persaingan Usaha (IPU), sektor ini konsisten berada di posisi rendah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang artinya iklim persaingan usaha yang sehat pada sektor energi belum tercipta baik, Senin (5/8/2024)

Untuk itu, KPPU konsisten melakukan pengawasan sektor energi di berbagai wilayah. Minggu lalu pengawasan dilakukan di kota Makassar.

“Tujuan kami ke sini, sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU untuk memastikan adanya persaingan usaha yang sehat khususnya di sektor energi khususnya minyak dan gas,” kata Ifan. 

Kunjungan dilakukan ke PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) untuk memantau implementasi persaingan usaha yang sehat dalam liquid natural gas (LNG) pada industri di Makassar.

PT KIMA merupakan perusahaan milik pemerintah yang memiliki peran strategis perekonomian di Sulawesi Selatan serta Indonesia Timur. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sumber energi dan migas yang digunakan industri di kawasan PT KIMA, mayoritas menggunakan liquefied petroleum gas (LPG) yang disokong oleh Pertamina. 

Padahal 70% pasokan LPG di Indonesia masih didominasi impor. Jumlah seharusnya dapat ditekan dengan mengalihkan penggunaan sumber energi migas dari dari LPG ke LNG yang produksinya cukup di dalam negeri. 

Sebagai penjelasannya, Direktur Utama PT KIMA Alif Abadi menyampaikan bahwa tahun 2020 terdapat satu perusahaan pengelolaan limbah B3 di kawasan industrinya yang pernah menggunakan LNG, namun berhenti pada tahun 2023 karena kurangnya pasokan dan biaya distribusi yang cukup mahal karena pasokan LNG berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. 

Lanjut Alif menyampaikan pihaknya sedang melakukan koordinasi kepada pihak luar sebagai calon mitra kerja sama penyediaan LNG di Kawasan Industri Makassar.

Terkait penghentian pasokan LNG tersebut, KPPU akan mengkaji apakah perbuatan dapat dikatakan sebagai indikasi perilaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Saat ini, izin niaga gas khususnya LNG dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero) melalui sub-holding-nya yaitu PT Pertagas Niaga (PT GN). Jika ada aturan terkait monopoli izin niaga tersebut, KPPU akan mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengubah regulasi dengan cara membuka kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain baik BUMD atau swasta. 

Sehingga permasalahan pasokan LNG yang kurang dan biaya distribusi yang mahal dapat diminimalisir dengan adanya persaingan usaha yang sehat. 

“Kami akan mengkaji dari sisi aturan serta perilaku pelaku usaha yang memperoleh izin niaga LNG. Jika terhambatnya pasokan dan mahalnya harga LNG diakibatkan regulasi yang salah, akan diajukan perubahan ke Pemerintah. 

Tetapi jika adanya indikasi abuse atau praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memperoleh izin niaga LNG, KPPU akan melanjutkannya dengan upaya penegakan hukum,” ungkapnya.

BSI Mobile Ujung Tombak Tingkatkan Penetrasi Digital & Layanan Keuangan

Blinkiss.id, Jakarta
 
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus melakukan inovasi serta pengembangan guna memperkuat BSI Mobile sebagai platform yang bisa menjawab setiap kebutuhan nasabah.
 
SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan untuk menjadi bank syariah terbaik, BSI perlu memiliki platform mobile banking terbaik yang mampu mendukung layanan keuangan Islamic Ecosystem terintegrasi meningkatkan penetrasi nasabah digital saat mengisi agenda FEKDi x KKI di JCC Senayan Jakarta.
 
Dijelaskan Saut, saat ini peluang sangat terbuka, melihat semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang berbasis syariah. Selain itu, dukungan yang besar dari pemerintah menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pemain utama perbankan tanah air, serta pertumbuhan jumlah UMKM atau wealth management menjadi peluang besar BSI terus bertumbuh serta berkembang.
 
“Per Juni 2024, jumlah pengguna BSI Mobile sebesar 7,12 juta nasabah atau tumbuh 33,9% secara tahunan. Ini membuktikan bahwa BSI Mobile diminati juga mampu menjawab kebutuhan sebagai besar nasabah. Tentu saja BSI terus berinovasi agar BSI Mobile bisa menjadi ujung tombak layanan transaksi setiap nasabah,” sebutnya.
 
Saut menambahkan, hingga Juni 2024, sebanyak 97,9% nasabah BSI sudah menggunakan layanan digital BSI untuk melakukan transaksi keuangan. Sisanya yakni 2,1% nasabah masih memilih bertransaksi di kantor cabang. Demikian pula dalam hal pembukaan rekening, sebanyak 94,4% calon nasabah melakukan pembukaan rekening secara online melalui BSI Mobile.

Untuk transaksi digital lewat QRIS, per Juni 2024 BSI mencatatkan kenaikan 212% (YoY) dengan jumlah 14,13 juta transaksi. Sedangkan untuk transaksi QRIS Masjid mengalami kenaikan sebesar 165% (YoY) jumlah 14,42 juta transaksi. Pada transaksi digital lewat channel BI Fast tercatat mengalami kenaikan 51% dengan 46,5 juta transaksi. Transaksi Tabungan Haji via BSI Mobile mengalami kenaikan 98% (YoY) dengan 26,7 juta transaksi. Terakhir pada pembayaran digital BSI ke institusi mengalami kenaikan 53% (YoY) 3,4 juta transaksi, Senin (5/8/2024)

Sambung Saut, fitur Ziswaf di BSI Mobile merupakan keunikan yang dimiliki oleh BSI juga menjadi pembeda mobile banking lainnya. Fitur ini menjadi keunggulan dan banyak digunakan oleh nasabah, baik untuk pembayar zakat, infaq, dan sedekah, serta qurban. Hingga Juni 2024, volume transaksi penghimpunan dana ZISWAF di BSI tumbuh lebih dari 19,3% (YoY).
 
“BSI juga mendorong nasabah akan mampu menyisihkan sedikit harta mereka bersedekah menyediakan opsi ber-ZISWAF setiap selesai melakukan transaksi di BSI Mobile. ZISWAF di BSI Mobile bisa dimulai nominal seribu rupiah,” paparnya.

Terakhir, Saut menjamin keamanan data dan privasi nasabah yang menggunakan BSI Mobile. Menurutnya, BSI sudah melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kebocoran data, di antaranya adalah menerapkan sistem sesuai Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, memperkuat manajemen data, juga memperkuat keamanan IT.
 
“Kami tidak henti-hentinya mengimbau pada nasabah untuk waspada terhadap modus kejahatan dan senantiasa menjaga data pribadi. Hal paling mudah dilakukan oleh nasabah adalah mengganti kata sandi dan pin kartu debit atau kartu BSI Hasanah Card dan BSI Mobile secara berkala,” tutup Saut. (JB Rumapea)