Kanit Dalmas Polrestabes Medan Disemprot Air Sirih Saat Amankan Unjuk Rasa Warga di BWS Sumut II
2 min readBLINKISS, Medan, 31 Oktober 2023 — Insiden tak terduga terjadi saat Kanit Dalmas Sat Samapta Polrestabes Medan, Iptu Rudi Salam Tarigan, disemprot air sirih oleh demonstran saat mengamankan aksi unjuk rasa ratusan warga PSN Dam Lau Simeme di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut II. Aksi ini dipicu oleh tuntutan warga terkait nilai KJP (Kompensasi Jasa Pengadaan) yang mereka anggap tidak manusiawi dan tidak adil.
Para pendemo, yang dipimpin oleh koordinator aksi Pitter Tarigan, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai relokasi makam leluhur dan fasilitas pemerintah yang belum jelas. “BWS Sumut II harus mempertanggungjawabkan nilai KJP yang merugikan kami,” teriak Pitter, menambahkan bahwa ketidakpastian ini telah menyebabkan keresahan di kalangan warga.
Warga juga menuntut agar pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab atas pengadaan tanah yang dianggap tidak adil. Mereka meminta agar memori kasasi dipertimbangkan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak di lima desa di sekitar Bendungan Lau Simeme.
Ketegangan meningkat ketika aspirasi mereka tidak segera ditanggapi oleh pihak berwenang. Situasi semakin memanas, dan kericuhan terjadi antara massa dan aparat kepolisian yang berjaga. Dalam insiden tersebut, Iptu Rudi yang berusaha mengendalikan situasi, disemprot air sirih oleh para demonstran, sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan kekecewaan mereka.
Meski mengalami provokasi, Iptu Rudi tetap tenang dan berkomitmen untuk menjaga ketertiban. “Ini sudah bagian dari tugas kami, jadi dalam kondisi apapun, kami harus siap dan mewaspadai potensi anarkis,” ungkapnya kepada awak media di lokasi.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan keresahan warga terkait keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, serta harapan untuk kejelasan dan keadilan dari pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS dan BPN belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo. Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan tanah yang melibatkan masyarakat.
Warga menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga ada penyelesaian yang memuaskan dan adil dari pihak berwenang. (Agung)