Ratusan Massa PABPDSI Geruduk DPRD Deliserdang, Desak Paripurna KUA-PPAS P-APBD 2025
Deliserdang, BLINKISS – Ratusan massa dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Deliserdang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (4/7/2025). Aksi ini untuk mendesak agar DPRD segera menggelar rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Koordinator aksi, Muhairi Muslim, dalam orasinya menyebutkan bahwa keterlambatan pembahasan KUA-PPAS berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di desa-desa. Ia meminta DPRD menjadwalkan rapat paripurna paling lambat Rabu, 9 Juli 2025.
“Kami yakin para anggota dewan memiliki komitmen moral terhadap janji politik yang disampaikan kepada rakyat. Terlambatnya pembahasan KUA-PPAS berdampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di desa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, jika aspirasi tidak diakomodasi, tidak tertutup kemungkinan aksi susulan akan digelar dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami bisa kerahkan lebih dari 2.700 anggota BPD se-Kabupaten Deliserdang. Ini bukan ancaman, tapi bentuk keseriusan kami,” tambah Muhairi.
Dalam aksinya, PABPDSI juga menuntut percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang BPD, peningkatan tunjangan dan biaya operasional, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan studi tiru, serta pemberian jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi anggota BPD.
Massa aksi diterima oleh sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, antara lain dari PKB, Demokrat, PDIP, PPP, dan Gerindra.
Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi PDIP, Timur Sitepu, menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan berharap hal tersebut bisa mendorong DPRD dan pemerintah daerah lebih fokus menyelesaikan agenda pembangunan.
“Perbedaan pandangan itu biasa dalam politik. Tapi rakyat menunggu kerja nyata, bukan konflik berkepanjangan,” kata Timur.
Sementara itu, M Adami Sulaiman dari Fraksi PPP menyampaikan klarifikasi terkait polemik pengambilalihan pimpinan rapat yang sempat viral. Menurutnya, hal itu menunjukkan masih ada anggota dewan yang serius dan taat aturan.
“Dari 50 anggota, 36 setuju KUA-PPAS disahkan tanpa prosedur yang benar. Kami bukan menolak pembangunan, tapi menolak proses yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Aksi berlangsung damai dan kondusif. Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (Agung)
