Jusup Ginting Suka SE Dorong Warga Tertib Administrasi Kependudukan demi Akses Layanan Publik yang Lebih Baik
Medan, BLINKISS — Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, S.E., mendorong warga untuk semakin tertib dalam mengurus administrasi kependudukan. Ajakan itu disampaikannya dalam Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 yang digelar di Wisma Daniel Yessi Abadi, Kelurahan Kwala Bekala, Minggu (23/11/2025).
Kegiatan di wilayah Daerah Pemilihan V itu dihadiri puluhan warga. Mereka antusias mengikuti penjelasan mengenai pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan berbagai layanan pencatatan sipil.
Jusup menegaskan bahwa dokumen kependudukan tidak hanya penting untuk identitas, tetapi juga menjadi syarat utama bagi warga untuk mengakses program pemerintah.
“Anak-anak yang mau kuliah dan mengurus KIP wajib punya KTP. Untuk program kesehatan melalui UHC juga semuanya berbasis data kependudukan,” ujarnya.
Ia memastikan siap membantu warga yang menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen.
“Silakan hubungi saya jika ada kesulitan. Tim saya siap membantu tanpa biaya,” tegasnya.
Jusup juga mengingatkan kepala lingkungan agar memberi pelayanan yang mudah dan tidak mempersulit warga.
“Mohon para kepling benar-benar peduli. Jangan sampai ada warga yang dipersulit,” katanya.
Staf ahli Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Waldemar Sihombing, yang turut hadir, menyampaikan bahwa hampir seluruh program pemerintah bergantung pada data kependudukan yang akurat.
“Kalau ada pelayanan yang tidak baik, berarti mereka ikut menghambat program pemerintah,” ujarnya. Ia juga memaparkan kewajiban pencatatan sipil seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian.
Momen Mengharukan
Suasana sempat haru ketika beberapa mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jusup Ginting dan Anggota DPR RI Sofyan Tan.
Tiga mahasiswi dari Satya Tera Bhinneka, dua mahasiswa dari Mandiri Bina Prestasi, dan seorang mahasiswi dari UNIMED bergantian menceritakan bagaimana bantuan biaya pendidikan membuat mereka bisa melanjutkan kuliah dan mengejar cita-cita.
Beberapa di antaranya menitikkan air mata saat berbicara. Dua mahasiswi bahkan menangis ketika menyampaikan rasa terima kasih, sehingga suasana ruangan ikut larut dalam keharuan.
Diskusi Warga Aktif
Sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Warga menanyakan mulai dari batas usia minimal menikah, prosedur BPJS bagi pekerja yang terkena PHK, hingga iuran BPJS almarhum yang masih ditagihkan meskipun surat kematian telah diserahkan.
Semua pertanyaan dijawab langsung oleh perwakilan Disdukcapil dan pihak terkait.
Komitmen Layanan Publik
Di akhir kegiatan, Jusup kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan warga mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat.
“Tertib administrasi kependudukan adalah hak setiap warga. Tugas kita memastikan semua bisa mengaksesnya tanpa hambatan,” ujarnya. (Agung)
