Terima Kunjungan DPR RI, Gubernur Sumut Minta Transfer ke Daerah 3T Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
MEDAN, BLINKISS – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, terutama Kepulauan Nias.
Hal itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (12/11/2025).
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Di Kepulauan Nias sangat bermohon untuk tidak ada penyesuaian TKD,” kata Bobby.
Bobby juga berharap agar besaran anggaran dan jadwal penyaluran TKD tidak disampaikan terlalu mepet. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kejelasan sejak awal agar program dapat langsung berjalan di awal tahun anggaran.
“Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, timing besaran anggaran dan timing transfer jangan mepet, supaya bisa langsung dikerjakan awal tahun dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian dana bagi hasil (DBH) di daerah sudah adil.
Bobby menyambut baik usulan itu dan menyatakan Pemprov Sumut siap bekerja bersama DPR RI.
“Ada satu Satgas tentu kami mendukung, kami sangat bersemangat. Kami siap bersama-sama bekerja,” kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa daerah 3T memang menjadi perhatian khusus pihaknya. Ia memastikan masukan dari Pemprov Sumut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
“Itu menjadi concern kami. Masukan Pak Gubernur tentu akan dibawa dalam penyusunan anggaran nanti. Daerah 3T harus mendapat perhatian khusus, termasuk dalam pembangunan,” kata Wihadi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dilakukan untuk menghimpun masukan terkait TKD, potensi pendapatan, serta realisasi penerimaan negara di Sumut. Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Banggar DPR RI serta sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Sumut. (Agung)
