Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk Triwulan I 2026 Menyoroti Kolaborasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumut
Blinkiss.id, MEDAN
Sebagai wujud penguatan sinergi kebijakan menjaga stabilitas keuangan serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca bencana, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera, DJPb Sumut, dan Lembaga Penjamin Simpanan Kantor Perwakilan Sumut, berkolaborasi melalui Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT).
Forum yang dihadiri oleh pemerintah daerah, pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi, media serta berbagai mitra strategis di Provinsi Sumut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, melalui sambutannya menekankan pentingnya strategi penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) untuk menghadapi era Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity (TUNA), Jumat (13/3/2026).
Berbagai langkah diarahkan untuk memastikan kecukupan pasokan pangan serta kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk revitalisasi pasar tradisional dan penguatan peran UMKM agar tetap produktif.
Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi serta penguatan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam diskusi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Iman Gunadi, menyampaikan bahwa dinamika perekonomian global masih diwarnai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta dampak perubahan iklim yang memberikan tekanan terhadap produksi pangan dan stabilitas harga komoditas.
Di sisi lain, sejumlah harga komoditas global seperti minyak, crude palm oil (CPO), batubara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang turut memengaruhi dinamika perekonomian nasional maupun daerah.
Ke depan, perekonomian diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9–5,7%, didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi dan penguatan permintaan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan akan kembali pulih pada tahun 2026 dan semakin menguat pada tahun 2027 dengan pertumbuhan sekitar 5,1%, didukung oleh membaiknya aktivitas ekonomi, stabilitas harga, serta penguatan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Dari sisi pemulihan bencana, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, memaparkan dukungan terhadap kebijakan pemberian perlakuan khusus kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak banjir dan longsor.
Kebijakan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi di wilayah terdampak. Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun.
Kepala Divisi Edukasi Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan LPS 1 Medan, Pramuji Novri H, juga menyampaikan perbankan di Sumut juga menunjukan kondisi likuiditas yang memadai dan ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi intermediasinya.
Selain itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto, menyampaikan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyesuaian tersebut meliputi perpanjangan tenor kredit, penambahan plafon pembiayaan (suplesi), pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), serta usulan penghapusan kewajiban bagi debitur KUR yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat dampak bencana.
Melalui penyelenggaraan forum ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumut yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. (JBR/66)
