MEDAN, BLINKISS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus mendorong penguatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara dengan Penang Port, Malaysia, sebagai upaya meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekonomi, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menerima kunjungan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Wanton Saragih Sidauruk, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan kerja sama konektivitas pelabuhan, perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, hingga perlindungan nelayan Sumatera Utara yang beraktivitas di wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Wagub Surya menegaskan Pemprov Sumut siap mendukung berbagai langkah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai salah satu pusat logistik strategis di wilayah barat Indonesia.
“Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi harapan untuk memperkuat konektivitas ini akan kami tindak lanjuti. Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki potensi besar untuk mendukung distribusi berbagai komoditas,” ujar Surya.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung saat ini memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) untuk aktivitas bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang melayani pengangkutan peti kemas maupun nonpeti kemas, termasuk curah cair, curah kering, dan general cargo.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional dan pusat alih muat (transshipment) di kawasan barat Indonesia karena letaknya yang strategis menghadap Selat Malaka.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025 untuk memperkuat konektivitas logistik antara Indonesia dan Malaysia.
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumut dan kalangan dunia usaha agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Wanton menjelaskan, jalur pelayaran langsung antara Kuala Tanjung dan Penang hanya membutuhkan waktu sekitar enam jam, sehingga dinilai lebih efisien dalam mendukung arus ekspor dan impor berbagai komoditas.
Selain membahas sektor logistik, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Sejak tahun 2022, lebih dari 21 ribu pekerja Indonesia tercatat menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah kontrak kerja baru mencapai 5.255.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus nelayan asal Sumatera Utara yang melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Menurutnya, jumlah kasus terus mengalami penurunan, bahkan sepanjang Januari hingga Juni 2026 belum ditemukan nelayan asal Sumut yang tersangkut proses hukum di Malaysia.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kerja sama antara Sumatera Utara dan Penang, khususnya di bidang perdagangan, investasi, logistik, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
(Agung)
