Anggaran Perpustakaan Minim, Komisi II DPRD Medan akan Dorong Penambahan untuk Tingkatkan Minat Baca
Medan,BLINKISS– Komisi II DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas masih minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perpustakaan, terungkap bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Bahkan, realisasi anggaran dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan dasar, baik untuk pengembangan fasilitas maupun pelaksanaan program literasi.
Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
“Kalau kita lihat dari anggarannya, memang masih sangat kecil. Ini cukup miris. Padahal perpustakaan adalah jendela dunia yang sangat penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026). Dalam rapat, turut didampingi Wakil Ketua Komisi II, Modesta Marpaung, serta anggota Tia Ayu Anggraini.
Kasman menambahkan, Komisi II DPRD Medan akan mendorong penambahan anggaran pada pembahasan berikutnya, seiring dengan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimiliki legislatif.
Selain persoalan anggaran, Komisi II juga memberi perhatian serius terhadap kondisi fasilitas perpustakaan yang dinilai belum sepenuhnya nyaman bagi pembaca.
“Tempat baca itu harus dibuat nyaman. Tidak harus mewah, tetapi minimal layak dan menarik agar masyarakat betah membaca,” tambahnya.
Kasman juga mengungkapkan bahwa ketersediaan buku, terutama untuk anak-anak dan remaja, masih sangat terbatas. Buku-buku seperti komik edukatif, animasi, serta bacaan ringan yang mendidik dinilai masih minim jumlahnya.
Sementara itu, Plt. Kaban Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
“Anggaran yang tersedia saat ini memang masih sangat terbatas, sehingga belum semua program dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi perhatian dari DPRD dan Pemerintah Kota Medan terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.
Selain itu, pengembangan pojok baca di tingkat kecamatan juga akan terus didorong, meskipun diakui belum seluruh wilayah memiliki fasilitas tersebut secara memadai.
“Kita akan koordinasikan agar setiap kecamatan memiliki pojok baca yang layak, sehingga akses masyarakat terhadap buku semakin mudah,” jelasnya.
Di era digital, pemanfaatan teknologi juga dinilai penting untuk meningkatkan akses literasi, seperti melalui penyediaan buku digital yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. “Namun demikian, keberadaan perpustakaan fisik tetap memiliki peran penting sebagai ruang interaksi, edukasi, dan pengembangan komunitas literasi”, pungkasnya.*Erianto Ega
