Stabat Langkat-BLINKISS.id
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat pembahasan terkait penambahan usulan Ranperda dalam perubahan Propemperda Tahun 2025 dan progres penyusunan Naskah Akademik serta Draf Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2025, Selasa (25/02/2025)

Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Sedarita Ginting, S.H., M.H, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, seperti Asisten II Setdakab Langkat, Bagian Hukum Setdakab Langkat, Kabid Perencanaan Bappeda, serta Tim Penyusun Naskah Akademis dari STAI Syech Abdul Halim Hasan.

Dalam rapat tersebut, Asisten II Setdakab Langkat menyampaikan usulan agar Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2029 dimasukkan dalam Propemperda 2025. Hal ini merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa RPJMD harus disahkan dalam waktu enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Namun, keterlambatan dalam pengusulan Ranperda RPJMD ini menjadi sorotan anggota Bapemperda. Mereka mempertanyakan mengapa Ranperda RPJMD tidak diusulkan sejak awal dalam penyusunan Propemperda 2025.
Bagian Hukum Setdakab Langkat dan Bappeda mengakui adanya keterlambatan serta menyatakan bahwa hal ini terjadi akibat menunggu Pedoman Umum Penyusunan RPJMD dari Kemendagri.

Beberapa anggota Bapemperda, seperti Rahmad Rinaldi, S.E., M.Pd dan Ahmad Senang, S.HI., M.H, menyoroti kurangnya komitmen dari SKPD dalam proses perencanaan peraturan daerah. Mereka meminta agar ke depan tidak lagi terjadi kelalaian serupa dan menegaskan bahwa rapat pembahasan ini harus dihadiri oleh Sekda dan Kepala Bappeda, guna memastikan keseriusan serta tanggung jawab penuh dari pihak eksekutif.

Selain pembahasan Ranperda RPJMD, rapat juga membahas progres penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2025, salah satunya terkait Ranperda Desa Wisata.

Tim Penyusun Naskah Akademis memaparkan bahwa Ranperda ini mencakup sembilan ruang lingkup utama, termasuk penetapan desa wisata, pengelolaan, pengembangan daya tarik wisata, promosi, serta pembinaan dan pengawasan.

Setelah mendengarkan berbagai masukan, Ketua Bapemperda memutuskan untuk menskors rapat sementara sebelum dilanjutkan kembali dalam beberapa waktu ke depan. Skorsing ini dilakukan untuk memastikan kehadiran pihak eksekutif yang berwenang, seperti Sekda dan Kepala Bappeda, agar pembahasan dapat berlangsung lebih komprehensif dan pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih matang.

“Dengan demikian, rapat akan dilanjutkan kembali setelah pihak-pihak terkait dapat hadir untuk melanjutkan pembahasan Ranperda RPJMD serta penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2025”, sebut Sedarita menutup rapat.
(Peliput jefrihrp)

dprdlangkat

bapemperda

ranperda