BI Bersama Pemprovsu Berkolaborasi Tekan Inflasi Selama Nataru 2024

Blinkiss.id, Medan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat bersama tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah setempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Sebagai topik rapat adalah sinergitas serta inovasi ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga menjelang hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Kepala Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Sumut Ir. Poppy Marulita Hutagalung mengaku bahwa seluruh pemangku kepentingan harus berkomunikasi untuk mencegah terjadinya inflasi.

“Memang, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga inflasi komoditi. Semuanya harus berkolaborasi,” ucap Poppy, Kamis (21/12/2023)

Selanjutnya, Poppy juga mengaku bahwa banyak faktor yang membuat harga bahan pokok menjadi naik.
“Ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan dan menyebabkan inflasi. Diantaranya cabai merah dan beras. Selain itu, bisa juga disebabkan karena cuaca dan lainnya,” paparnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, IGP Wira Kusuma menyampaikan, kebenaran faktor inflasi bisa juga disebabkan oleh cuaca. Namun, semua steakholder harus mampu bersinergi. “Jadi semua steakholder harus berkolaborasi untuk menekan inflasi daerah,” ungkapnya.

Menurut dia, komponen yang mengalami inflasi harga diatas rata rata adalah beras dan cabai.
“Beras dan cabe merah dua komponen ini akan menjadi penyumbang inflasi sampai dengan Desember 2023 ini,” tuturnya menambahkan.

Pengakuan IGP, bahwa inflasi terjadi dikarenakan turunnya stok dan adanya ketergantungan pasokan dari beberapa daerah.
Sehingga untuk mencegah inflasi diharapkan seluruh steakholder harus saling berkomunikasi. Bahkan, pasar murah yang dilakukan pemerintah daerah juga dapat mencegah inflasi,” cetusnya.

Pejabat Gubernur Sumut, Hassanudin mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut. Untuk itu, kita harus bersama sama untuk menjaga stabilitas harga. Kecukupan pasokan dalam menjaga stabilitas harga sebagai kunci utama untuk memastikannya kesejahteraan masyarakat,” beber Hassanudin.

Selain itu, Hassanudin mengaku akan melakukan kordinasi antar wilayah untuk memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
Dan akan melakukan komunikasi kepada masyarakat secara transparan baik mengenai upaya dijalankan pemerintah dan mengimbau untuk belanja secara bijak. Inflasi ini harus dijaga bersama,” tambahnya.

Hal itu disebabkan banyak tantangan mengenai inflasi di Sumut. Diantaranya tantangan ketidakpastian geopolitik global, dalam pasokan dan peningkatan harga komoditas di pasar global. Selain itu, kita juga akan melakukan upaya pengendalian inflasi tahun 2024 dan gerakan pangan murah. Program kerja TPID tahun depan harus lebih baik,” imbuhnya.

Kemudian, Hassanudin juga mengajak agar Wali Kota dan Bupati serta OPD pemerintahan untuk segera mengikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo pada Rakornas kepala daerah se Indonesia tahun 2023.

“Manfaatkan APBD untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutang beras serta penguatan cadangan pangan daerah dan penyalurannya,” ucapnya.

Perkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan integrasi data stok dan neraca pangan daerah untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi dan perkuat kerjasama antar daerah.

“Perkuat infrastruktur dan rantai pasokan serta bersinergi kordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga eksfektasi inflasi,” pungkasnya. (JB Rumapea)