BPS Provsu Berikan Data SEP 2024 Sebagai Gambaran Kondisi Ekonomi Pertanian Di Sumut

Blinkiss.id, Medan

Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 akan dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi ekonomi sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara.

“Data tersebut sebagai hasil dari kerja keras semua akan kegiatan SEP 2024 menjadi dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan pertanian, demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Agus Fatoni, Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu).

Pernyataan Pj Gubsu itu disampaikan Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam, Manna Wasalwa Lubis sekaligus membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 (ST2023): Evaluasi Kegiatan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) di Mikie Holiday Resort & Hotel Berastagi.

Acara itu dihadiri Kepala BPS Sumut Asim Saputra, Pemkab/Pemko, Kepala BPS kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SEP 2024 dapat berjalan secara menyeluruh dan komprehensif.

“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak,” sebut Pj Gubsu.

Pernyataan ini secara gamblang menegaskan betapa pentingnya data bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Data pijakan dalam segalah hal sebagai landasan bagi terwujudnya pembangunan efektif dan efisien, Rabu (23/10/2024)

Agus menyebut dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Kita tak lepas dari data. Sebelum ke pasar ibu-ibu mulai mengumpulkan data harga barang-barang yang akan dibeli. Mereka kemudian memperkirakan berapa kebutuhan belanja yang harus disiapkan. Seorang pelajar yang baru lulus mulai mencari data tentang sekolah yang akan menjadi tujuan berikutnya dan masih banyak lagi.

“Semuanya membutuhkan data. Maka, disadari atau tidak, data sesungguhnya lekat dengan setiap langkah dalam kehidupan kita,” ucapnya.

Jika untuk kebutuhan skala mikro saja membutuhkan data, apalagi untuk skala yang lebih besar. Pemerintah misalnya. Yang diamanatkan mengelola uang rakyat. Uang yang harus dibelanjakan untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan di segala bidang. Maka sudah barang tentu tidak bisa terlepas dari data.

Pemerintah tidak akan bisa mewujudkan arah pembangunan yang jelas dan terukur tanpa dukungan data yang baik. Data adalah pijakan bagi perencanaan, pemantauan hingga evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam Rakorda ini akan dievaluasi data hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024. Data Pertanian tentu saja merupakan salah satu data strategis yang menjadi rujukan sekaligus dasar pembangunan.

Oleh sebab itu, menarik mencermati tema Rakorda yang diusung kali ini, yakni “Evaluasi Data Survei Ekonomi Pertanian 2024 untuk mengawal Kualitas data Pertanian”. Data yang dihasilkan dalam SEP2024 nanti, pasti akan sangat bermanfaat bagi semua.

“Besar harapan saya, Data Survei Ekonomi Pertanian yang akan dirilis oleh BPS bisa dimanfaatkan oleh semua pihak terkait baik pemerintahan maupun dari masyarakat luas dalam merumuskan kebijakan strategis di sektor pertanian sehingga pembangunan pertanian di Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain data yang terkumpul dari Badan Pusat Statistik, kita juga berharap proses pengumpulan data Sektoral juga dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah desa menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing sehingga peran desa sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting. Hal ini karena desa tidak menjadi objek dalam pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintah desa dalam upaya pembangunan wilayahnya guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan beberapa pencapaian yang diraih oleh insan di lingkup BPS se-Provinsi Sumatera Utara dan juga peningkatan pelayanan publik yang signifikan dari segi sarana dan prasarana.

Dijelaskan Asim, pendataan SEP 2024 dimulai Maret – April 2024 finalisasi kuesioner. April – Mei 2024 Workshop Intama, pelatihan Innas, pelatihan Inda serta pelatihan petugas. 1-30 Juni 2024 pendataan dan pengawasan lapangan. Lanjut Juli- Agustus 2024 pengolahan data.

September – Oktober 2024, evaluasi data dan pengecekan tabulasi. Oktober – November 2024 penyusunan dan finalisasi publikasi. Desember 2024 rilis publikasi.

Asim minta kepada jajarannya agar jangan berpuas diri, terus kawal kualitas data untuk menghasilkan potret akurat kondisi ekonomi pertanian Sumut. Bangun sinergi dan koordinasi mengevaluasi hasil pelaksanaan SEP 2024 untuk mendukung
perumusan kebijakan pertanian yang tepat sasaran.

“Pastikan seluruh administrasi kegiatan dan keuangan pelaksanaan SEP akuntabel terdokumentasi dengan baik,” papar Asim.

Ia menjelaskan SEP 2024 merupakan. Kelanjutan dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023). SEP 2024 menyediakan data untuk menjawab tantangan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Rekomendasi Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics (GSARS), FAO terkait pelaksanaan Sensus dan Survei Pertanian secara terintegrasi. Pemenuhan Minimum Set of Core Data (Global Strategy) untuk kompilasi statistik pertanian global.

Memenuhi kebutuhan data perencanaan kebijakan pembangunan pertanian. Membantu memonitor SDGs Pertanian melalui penyedian indikator SGDs. Pertanian (farm-based SDGs indikator) berstandar global.

“Melalui survei ekonomi pertanian diharapkan dapat diketahui kesejahteraan petani,” jelas Asim
Infirmasi yang diperoleh dari SEP 2024 ini yakni untuk mendapatkan informasi terkait karakteristik unit usaha pertanian, pendapatan dari kegiatan pertanian, pengeluaran unit usaha pertanian, investasi, keuangan, dan asuransi yang dimiliki dan Indikator SDG’s.

“SEP memotret gambaran keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani,” sebutnya, mengakhiri. (JB Rumapea)