Dana Syariah Indonesia Ambil 3 Langkah Mitigasi Gagal Bayar
Blinkiss.id, Jakarta
Perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia buka suara ihwal dugaan gagal bayar yang dialaminya.
Dugaan ini mencuat usai para lender atau pemberi pinjaman mengaku kesulitan menarik dana sejak pertengahan 2025.
Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri membenarkan bahwa saat ini tengah terjadi penundaan dalam pengembalian dana lender.
“Kondisi tersebut terutama disebabkan situasi bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan (borrower) untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender,” ucap Taufiq lewat keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025)
Taufiq mengatakan manajemen DSI melakukan beberapa langkan untuk memitigasi penundaan pengembalian dana lender. Pertama, melakukan penagihan intensif.
Menurut Di, tim hukum dan manajemen perusahaan telah melakukan penagihan secara intensif kepada para borrower yang menunggak.
Kedua, perusahaan melakukan optimalisasi agunan, termasuk melakukan penjualan agunan secara sah dan transparan. Taufik menyebutkan, seluruh hasil yang diperolah akan dialokasikan untuk pengembalian dana kepada lender. Ketiga, DSI menjajaki kerja sama dengan investor dan mitra strategis untuk memperkuat struktur permodalan dan mempercepat penyelesaian kewajiban finansial kepada para pendana.
Taufik juga mengatakan bahwa DSI berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Sebagai regulator serta pengawas, tentunya secara rutin OJK selalu melakukan pengawasan,” kata dia.
Terpisah, OJK menyatakan telah memanggil manajemen DSI untuk mendalami dugaan gagal bayar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan bahwa saat ini proses pendalaman terhadap kasus DSI masih berjalan.
“Pada waktunya akan kami infokan ke teman-teman media,” kata Agusman.
Dia juga menyatakan bahwa OJK telah memberi teguran kepada DSI untuk meladeni keluhan masyarakat ihwal kesulitan penarikan dana. (JBR/15)
