Dekopin Minta Hak Penyaluran KUR, Menko Airlangga Beri Jawaban Menggelitik
1 min readJakarta, BLINKISS – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengajukan permintaan untuk diberikan kewenangan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi tanya jawab Munas Dekopin 2024 di Mercure Conventional Center, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa keputusan terkait kewenangan Dekopin menyalurkan KUR ada di tangan Kementerian Keuangan. Jika sudah disetujui, Dekopin bisa berkolaborasi dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).
Airlangga juga menyebut peran Komisi VI DPR RI dalam mendorong hal ini. Sambil bergurau, ia mengatakan, “Untuk mendorong Dekopin menjadi penyalur KUR itu ada di Komisi VI DPR RI, yang Ketua Komisinya ada di samping saya (Nurdin Halid),” yang langsung disambut tawa riuh peserta Munas.
Suasana semakin hangat ketika Airlangga menambahkan bahwa LPDB-KUMKM berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Ia menyindir dengan santai, “Salah satu menterinya dari partai yang ada di sebelah saya (Nurdin Halid), jadi rasanya tidak sulit itu.”
Isu Strategis yang Dibahas
Selain membahas penyaluran KUR, Menko Airlangga juga memberikan pengarahan kepada sekitar 500 peserta terkait sejumlah isu penting, seperti rencana pengenaan PPN 12 persen pada Januari 2025 dan pengembangan ekosistem ekonomi yang adil bagi koperasi, swasta, dan BUMN.
Harapan untuk Koperasi
Dengan permintaan ini, Dekopin berharap dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Namun, hal ini masih membutuhkan proses pembahasan lintas kementerian dan dukungan legislatif.
BLINKISS
Terhubung, berkolaborasi, dan tumbuh bersama koperasi Indonesia.