DUKUNGAN RIBUAN ORANG UNTUK PEMBEBASAN KENNEDY MANURUNG
2 min read
BLINKISS, Sampai 8 Januari 2025, sebanyak 1.763 orang telah menandatangani petisi daring di laman change.org yang menyerukan pembebasan Kennedy Manurung. Dukungan ini mencerminkan harapan masyarakat agar keadilan ditegakkan dalam kasus yang dianggap penuh kejanggalan.
Kennedy Manurung, yang telah lebih dari lima bulan menjalani masa tahanan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan Rutan Kelas IIB Balige, kini menanti putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung. Kasus ini berawal pada 2014 ketika ia dilaporkan atas dugaan penguasaan sebuah ruko yang telah lama terbengkalai dan meresahkan lingkungan sekitar.
Perjalanan Kasus yang Dipertanyakan
Ruko yang menjadi objek perkara diketahui pernah digunakan untuk aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kennedy Manurung mengelola ruko tersebut dengan tujuan menjaga lingkungan, setelah berkonsultasi dengan masyarakat sekitar, kepala lingkungan, dan lurah.
Namun, pada 2022, ia kembali dipanggil sebagai tersangka atas laporan dari tahun 2014, meskipun pelapor pertama, Ir. Alfonso Hutapea, dan penerima kuasanya, Irwan Junaidi, telah meninggal dunia. Laporan tersebut dilanjutkan oleh pihak lain dengan dasar dokumen Akta Jual Beli (AJB).
Selama proses hukum, pelapor kedua tidak pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan. Meski demikian, Kennedy tetap divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman tiga tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi dua tahun di tingkat banding. Hingga tingkat kasasi, vonis tersebut tetap dipertahankan.
Harapan dari Peninjauan Kembali
Kini, melalui upaya PK, Kennedy Manurung membawa bukti baru yang diharapkan dapat membuka jalan menuju keadilan. Ribuan masyarakat yang mendukung melalui petisi ini menaruh harapan besar pada Mahkamah Agung untuk memeriksa kasus ini secara jernih dan adil.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dengan banyak pihak mempertanyakan proses hukum yang berjalan. Dukungan yang terus mengalir menunjukkan besarnya harapan agar hukum ditegakkan tanpa ada intervensi atau manipulasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Masyarakat kini menantikan hasil putusan PK, yang tidak hanya menentukan nasib Kennedy Manurung, tetapi juga menjadi cerminan keadilan yang diharapkan dari sistem hukum di Indonesia. (Tim)
