Jusup Ginting Suka Suarakan Pandangan Umum Fraksi PDIP, Tegaskan Kawal Kepentingan Rakyat
MEDAN, BLINKISS – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (22/9/2025), terasa berbeda ketika Anggota DPRD Medan, Jusup Ginting, tampil membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026. Sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024, kehadiran Jusup Ginting di podium menambah bobot tersendiri dalam penyampaian aspirasi rakyat.
Dalam pidatonya, Jusup Ginting menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten mengawal kebijakan pro-rakyat. “Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar warga Kota Medan. Kami ingin RAPBD 2026 benar-benar menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari,” tegasnya.
Fraksi PDIP menyoroti pentingnya perbaikan layanan kesehatan, terutama dalam program Universal Health Coverage (UHC). Mereka meminta peningkatan kualitas layanan BPJS, khususnya fasilitas kelas III, serta mendesak Pemko Medan serius dalam pencegahan stunting.
Di sektor pendidikan, fraksi menekankan perlunya perhatian terhadap nasib guru honorer yang belum diangkat PPPK, sekaligus mempertanyakan realisasi bantuan bagi 500 siswa putus sekolah. “Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah kunci pembangunan sumber daya manusia di Medan,” lanjut Jusup Ginting.
Sementara untuk infrastruktur, fraksi menyoroti perbaikan drainase dan jalan di titik rawan banjir. Mereka juga mendukung penuh pergeseran anggaran Rp250 miliar ke kawasan Medan Utara, asalkan benar-benar direalisasikan demi pemerataan pembangunan.
Tak hanya itu, fraksi meminta kejelasan mengenai revitalisasi pasar tradisional, strategi agar masyarakat mau beralih ke transportasi publik, serta program ruang terbuka hijau, ekowisata, penyediaan air bersih, dan sanitasi.
Dengan pembawaan tenang namun tegas, Jusup Ginting berhasil menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan akan terus berada di garda depan mengawal kepentingan rakyat melalui APBD 2026. Kehadirannya di podium paripurna bukan sekadar formalitas, tetapi bukti nyata suara rakyat kembali disuarakan di gedung dewan. (Agung)
