Kemenkeu Perwakilan Sumut Rilis Kinerja APBN Hingga Maret 2024

Blinkiss.id, Medan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) sebagai pengelola fiskal di daerah yang berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian Lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder di lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) telah merilis kinerja APBN dan kondisi perekonomian terbaru di wilayah Provsu.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Wilayah Sumut, Syaiful mengatakan bahwa, Ekonomi Sumut Triwulan IV 2023 telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Jika dilihat terhadap triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q). Dimana Sumut telah mengalami inflasi sebesar 0,72% (m-to-m) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,52% (m-to-m) dengan inflasi sebesar 3,67% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi Nasional sebesar 3,05% (yoy), Selasa (30/4/2024).

Neraca perdagangan luar negeri Sumut Februari 2024 mengalami surplus sebesar US$292,74 juta. Hal ini sebagai Indikator-indikator ekonomi di Sumut yang masih dalam kondisi baik tetapi tetap harus waspada mengingat kondisi global yang belum stabil yang dimungkinkan akan mempengaruhi kondisi di tingkat regional.

Kinerja APBN Sumut sampai 31 Maret 2024, Kondisi APBN Sumut yang mengalami defisit sebesar Rp 6,40 T atau terkontraksi sebesar 223,23 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Defisit ini disebabkan terkontraksinya pendapatan negara di Sumut sedangkan realisasi belanja mengalami pertumbuhan.

Realisasi Pendapatan sebesar Rp8,17 triliun atau 18,20 persen dari target sebesar Rp44,91 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian terkontraksi sebesar 12,02 persen. Realisasi pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target, terkontraksi 11,38 persen, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp445,58 milyar atau 11,43 persen dari target, terkontraksi sebesar 42,73 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp758,12 milyar atau 39,66 persen, tumbuh 17,09 persen (yoy).

Sedangkan Realisasi belanja APBN sebesar Rp14,58 triliun atau 21,43 persen dari pagu sebesar Rp68,02 triliun tumbuh 29,34 persen (yoy).

APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Maret 2024 di Sumut mencapai Rp5,35 T atau 22,45% dari pagu.

Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumut, realisasi ini tumbuh 50,25% (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai 43,88 persen (yoy), Belanja Barang 102,10 persen (yoy) dan Belanja Sosial 39,53% (yoy) Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 19,69% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp9,23 triliun atau 20,89% dari total anggaran TKDD.

Adapun realisasi pemberian THR 2024 realisasi hingga 22 April 2024 sampai pukul 16.00 WIB, dari sumber dana APBN sebesar 541,01 M terdiri dari 762 satuan kerja atau 92.074 pegawai. Sedangkan dari sumber dana APBD sebesar 1,01 M terdiri dari 34 pemda atau 182.746 pegawai.

Kinerja penerimaan pajak di Sumut yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada hingga Maret 2024 Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target. Kontributor terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan realisasi 1,47 T (21%); PPh Pasal 21 sebesar 1,43 T (20,54%); PPh Badan sebesar 1,32 T (19%).

Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provsu Penerimaan Bea Masuk sampai bulan Maret 2024 mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 5,88% (yoy) didorong oleh impor beras, gas petroleum dan gula.

Selanjutnya penerimaan Bea Keluar juga mengalami kontraksi sebesar 96,22% (yoy) dipengaruhi penerimaan hasil tembakau mengalami penurunan sebesar 42,93%, belum terdapat realisasi penerimaan cukai EA s.d. Maret 2024, dan penerimaan cukai MMEA s.d. 29 Maret 2024 tumbuh 10,56%. Penerimaaan cukai mengalami kontraksi sebesar 32,01% (yoy) dipengaruhi oleh harga referensi CPO pada Maret meningkat dibandingkan Januari-Februari akibat peningkatan permintaan, penerimaan BK hingga Maret masih terkontraksi akibat adanya pengembalian BK.

Kinerja penerimaan PNBP per 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp 758,12 M (39,66% dari target) tumbuh sebesar 17,09% (yoy). PNBP lainnya sebesar Rp 403,42 M (56,28% dari target). Sementara, pendapatan BLU sebesar Rp 354,70 M (29,69% dari target). PNBP Sumber Daya Alam di Sumatera Utara sebesar Rp 204,31 M. penerimaan SDA tertinggi berasal dari Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara (80,34% dari total realisasi), diikuti Pendapatan Dana Reboisasi (5,24% dari total realisasi).

Adapun Data Barang Milik Negara Satker di Kantor Wilayah DJKN Provsu berupa Tanah dengan jumlah 6.671 NUP dan Gedung dengan jumlah 18.974 NUP.

Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Maret 2024 di Sumut tercatat telah disalurkan kepada 27.071 debitur dengan total penyaluran Rp144,96 miliar. Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 46.973 debitur dengan total penyaluran Rp2,80 triliun. (JB Rumapea)