Jakarta, BLINKISS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut ambil bagian dalam mendukung program Tiga Juta Rumah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa kementeriannya memiliki peran strategis, khususnya dalam hal penyediaan tanah dan penataan ruang.

“Kami telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari sisi ATR/BPN, ada dua hal penting, yaitu penyediaan tanah dan tata ruang,” ujar Nusron Wahid dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Kebutuhan Lahan dan Potensi Pemanfaatan

Menurut Nusron, program Tiga Juta Rumah membutuhkan sekitar 26.000 hektare lahan. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan tanah telantar seluas 1,3 juta hektare, dengan 854 ribu hektare telah teridentifikasi penggunaannya.

“Dari total tersebut, sekitar 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Dengan cadangan yang ada, kami optimis dapat menopang program Tiga Juta Rumah,” jelas Nusron.

Selain untuk perumahan, lahan tersebut juga dirancang untuk kebutuhan lain seperti tanaman pangan, kawasan industri, dan transmigrasi.

Penyeimbangan Tata Ruang

Menteri Nusron juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan permukiman dengan Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B) demi mendukung swasembada pangan, salah satu poin utama dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Permukiman tidak boleh mengganggu swasembada pangan. Jika ada lahan sawah yang digunakan untuk permukiman, pemerintah daerah wajib mengganti lahan dengan produktivitas setara,” imbuhnya.

Dengan strategi ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan nasional.

Editor: Tim BLINKISS.ID