Ketua KPPU Kanwil I Kunjungan ke Ketua DPRD Medan, Bicarakan Kolaborasi Pengawasan Persaingan Usaha
Blinkiss.id, Medan
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I, Ridho Pamungkas bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan di ruang Ketua DPRD Medan.
Kunjungan tersebut, Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas didampingi Kabid Kajian dan Advokasi, Shobi Kurnia, Kabag Administrasi, Devi L. Siadari, Staf Humas, Dewi Konny Sibarani, Staf Penegakan Hukum, Ricky Hutagalung memaparkan wilayah kerja serta berbagai kendala yang dihadapi KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait persaingan usaha yang sehat, Selasa (21/1/2025)
Dijelaskan Ridho, bahwa KPPU memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang adil.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen menyampaikan pentingnya mencintai juga mendukung produk dalam negeri sebagai langkah membangun perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa DPRD Medan memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan, serta menjadi tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk persoalan terkait persaingan usaha.
“Kami terbuka berkolaborasi dalam pertukaran data serta informasi dengan KPPU. Harapannya, sinergi ini dapat membantu membangun demokrasi ekonomi yang lebih baik,” papar Wong.
Dalam pertemuan itu, Ridho Pamungkas mengusulkan agar DPRD Medan mempertimbangkan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan persaingan usaha.
Menurutnya, regulasi di tingkat daerah akan berdampak positif untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.
KPPU Kanwil I menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam agenda rapat dengar pendapat bersama masyarakat, guna memberikan masukan berdasarkan perspektif persaingan usaha. “Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan DPRD Medan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung persaingan usaha sehat dan memperkuat perekonomian daerah,” tutup Ridho. (JBR/15)
