LPJ 2024, Fraksi PKS Sampaikan Tujuh Catatan untuk Pemko Medan‎

Medan, BLINKISS- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan tujuh catatan penting terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana ‎APBD Kota Medan Tahun Anggaran 20205, diantaranya soal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), kenaikan biaya tak terduga, capaian pajak restoran, realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, realisasi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, turunnya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), turunnya realisasi anggaran belanja jalan dan jembatan, irigasi, instalasi, dan jaringan.

Juru bicara Fraksi PKS Zulham Efendi, S.Pd.I, MI menegaskan hal ini dalam rapat paripurna tentang penyampaian ‎Pemandangan Umum Fraksi PKS DPRD Kota Medan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2024, di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/06/2025).

Fraksi PKS, kata Zulham, mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan, kenapa SiLPA tahun 2024 begitu besar, dan jika dibandingkan dari dana SiLPA pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 68,680 Miliar.

“Apa yang menjadi penyebab dan kendala dana SiLPA pada Tahun 2024 lebih besar daripada Tahun 2023? Apa proyeksi terhadap hal ini kedepannya, mohon penjelasannya, ” tanyanya.
‎
‎Kedua, kata Zulham, Pada laporan keuangan Anggaran Tahun 2024 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5,325 Miliar sedangkan pada Tahun 2023 Belanja Tidak Terduga hanya sebesar Rp 116,184 Juta.

“Fraksi PKS mempertanyakan kenapa pada Tahun 2024 kenaikan Belanja Tidak Terduga begitu signifikan dari tahun sebelumnya? Untuk apa saja penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga ini? mohon penjelasannya, ” ungkapnya.
‎
Catatab ‎Ketiga, Pada laporan keuangan Anggaran Tahun 2024, pajak restoran terealisasi sebesar Rp 111, 846 Miliar. Fraksi PKS melihat dari data yang ada, capaian ini melebihi dari target Tahun 2024, yaitu sebesar Rp107,756 Miliar. Fraksi PKS mengapresiasi capaian ini. Namun, kami mempertanyakan karena pada tahun 2023 realisasi Pajak Restoran sebesar 357,473 Miliar.
‎
Kemudian yang ‎Keempat, Pada laporan keuangan Anggaran Tahun 2024, Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 25,166 Miliar. Sedangkan target seharusnya pada Tahun 2024 sebesar Rp 48,921 Miliar.

Kemudian catatan ‎Kelima, Fraksi PKS memyampaikan Pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, Pendapatan dari Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum realisasi Pendapatan sebesar Rp 19,114 Miliar (19.11%). Dari capaian tersebut hal ini sangat rendah dibandingkan dengan target pemerintah Kota Medan, apalagi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 24,883 Miliar.

Catatan ‎Keenam, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024, tercatat penurunan signifikan pada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp 79,74 miliar pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 27,21 miliar pada tahun 2024, dengan capaian hanya 65,55% dari target anggaran sebesar Rp 41,51 miliar.

“Fraksi PKS mempertanyakan faktor penyebab penurunan drastis ini, kami meminta penjelasan mengenai strategi dan proyeksi ke depan agar pendapatan BLUD dapat meningkat dan tetap memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan, ” ungkapnya.

Catatan teraikhir, Fraksi PKS mempertanyakan terkait turunnya realisasi anggaran belanja jalan dan jembatan, irigasi, instalasi, dan jaringan pada tahun 2024 yang hanya mencapai sebesar Rp 423,16 milyar atau 83,47% dari total anggaran sebesar Rp 506,96 milyar dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp 683,51 milyar.

“Mengingat adanya penurunan yang cukup signifikan dalam realisasi tersebut, kami mempertanyakan apa yang menjadi penyebab penurunan tersebut? Apakah pembangunan infrastruktur terkait sudah berjalan dengan baik sesuai rencana? Kami meminta adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi dan bagaimana proyeksi kedepan untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, mohon penjelasannya.
‎Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa saja yg sudah dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Peningkatan Asli Daerah (PAD) melalui Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang ada di Kota Medan,, ” pungkasnya.**Erianto EGA/Rel.