Manajemen Maskapai Batik Air Absen Panggilan KPPU

Blinkiss.id, Jakarta

Manajemen maskapai penerbangan PT Batik Air Indonesia (Batik Air) absen untuk memenuhi panggilan dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Selain itu, berdasarkan keterangan resmi pihak KPPU pada Jumat, 5 April 2024 pihak Batik Air juga tidak menyampaikan dokumen yang sudah dimintakan oleh pihak KPPU.

Sekadar mengingatkan, KPPU telah memanggil 7 maskapai penerbangan untuk memastikan kepatuhan mereka atas pelaksanaan Keputusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, Jumat (5/4/2024).

Enam maskapai telah memenuhi panggilan KPPU tersebut. Pemanggilan itu juga sekaligus upaya KPPU untuk menggali informasi penyebab kenaikan harga tiket yang terjadi saat ini.

Karena kenaikan harga tiket pesawat bisa saja disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar, kenaikan permintaan.

Bisa juga karena perubahan nilai tukar rupiah dan atau harga komponen biaya lainnya yang berkaitan dengan total biaya operasi maskapai.

Namun bisa juga dikarenakan oleh perilaku anti-persaingan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Enam maskapai telah memenuhi panggilan KPPU tersebut.

Sebelumnya, KPPU menyatakan akan memanggil 7 maskapai yang menjadi Terlapor dan terbukti bersalah dalam melakukan kartel harga tiket. Secara Khusus untuk menjalankan Putusan KPPU yang mewajibkan Terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh.

Terutama terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat, sebelum kebijakan diambil.
Kewajiban tersebut berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 18 September 2023. Proses pemanggilan dilaksanakan KPPU antara tanggal 26 Maret hingga 2 April 2024. Ketujuh maskapai yang dipanggil adalah PT

Garuda Indonesia, Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Lion Air, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Air Abadi, PT Sriwijaya Air, serta PT NAM Air.

KPPU juga mengundang Kementerian Perhubungan c.q Ditjen. Perhubungan Udara untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

Dalam pertemuan, KPPU melakukan klarifikasi atas implementasi pelaksanaan Putusan, tren kenaikan harga tiket, serta penjualan tiket sub-class dengan harga paling tinggi 7 (tujuh) hari sebelum dan setelah lebaran.

PT Garuda Indonesia, Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air hadir dan menyampaikan dokumen yang diminta KPPU.

Sementara PT Lion Air dan PT Wings Air Abadi hadir memenuhi panggilan, tetapi belum menyampaikan dokumen yang dimintakan KPPU hingga rilis ini dikeluarkan.

Menyikapi berbagai respon para maskapai yang menjadi Terlapor tersebut, KPPU meminta agar mereka kooperatif dalam melaksanakan Putusan.

“Para maskapai harus mematuhi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,” ujar anggota KPPU, Gopprera Panggabean.

Mereka, kata Panggabean, harus menunjukkan sikap koperatif untuk memberitahukan secara tertulis setiap kebijakan yang akan berpengaruh.

“Khususnya terhadap peta persaingan usaha, serta informasi dan dokumen yang diminta agar dapat dinilai apakah mereka menjalankan Putusan,” ucap Gopprera.

Pasca pemanggilan maskapai ini, KPPU juga akan memanggil travel agent untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat ketujuh maskapai.

Khususnya yang berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, seperti harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat. Dan yang tidak diberitahukan secara tertulis kepada KPPU seperti sub-class harga tiket yang dijual, frekuensi penerbangan dan sebagainya.

Setelah menerima seluruh dokumen dari maskapai dan pihak terkait lainnya, KPPU akan melakukan analisis untuk melihat perilaku para maskapai dalam mematuhi Putusan KPPU a quo. Sekaligus menentukan ada tidaknya indikasi yang mengarah pada dugaan persaingan usaha tidak sehat antar maskapai.

Jika terdapat indikasi, KPPU dapat menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pelanggaran yang ada. (JB Rumapea)