Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serahkan 42 Sertipikat untuk Puslatpur TNI AD Terluas di Asia
OKU Timur, BLINKISS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan aset TNI. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menyerahkan 42 sertipikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, Rabu (12/3/2025).
Total luas lahan yang bersertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan ini mencapai 32.782,5 hektare, menjadikannya Puslatpur terbesar di Asia.
“Sertipikat yang diserahkan hari ini adalah langkah awal. Begitu saya dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, serta kepala staf tiga matra. Kami menemukan ada 649 titik aset TNI yang masih bermasalah dan perlu diselesaikan secara bertahap,” ungkap Nusron Wahid dalam sambutannya.
Dalam waktu tiga bulan terakhir, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertahanan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus aset. Dari total 649 titik tersebut, 126 di antaranya terkait dengan TNI Angkatan Darat.
Sebagai solusi untuk memastikan legalitas dan perlindungan aset negara tanpa mengabaikan hak masyarakat, Nusron mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI. “HPL adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut,” tegasnya.
Menurut Nusron, dengan skema ini, tanah tetap menjadi aset negara, tetapi masyarakat yang telah lama bermukim di area tersebut bisa diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai atas izin TNI sebagai pemegang HPL.
“Negara tidak boleh kehilangan aset, tetapi negara juga tidak boleh berkonflik dengan rakyatnya. TNI harus tetap merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat,” ujar Nusron.
Menanggapi hal ini, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik langkah yang diambil Menteri ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa selain membenahi aset, TNI juga akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Banyak sekali ide teknis yang disampaikan Pak Menteri. Kami akan memastikan bahwa lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan lebih berpihak pada masyarakat sekitar,” kata Jenderal Maruli.
Turut hadir dalam acara ini Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru; Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis; Komandan Kodiklat AD, Letjen TNI Mohammad Hasan; serta jajaran pejabat daerah OKU Raya. Menteri Nusron juga didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatra Selatan, Asnawati.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan kepastian hukum atas aset negara sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. (Agung)
