Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serahkan 965 Sertipikat Konsolidasi Tanah di Jawa Tengah
2 min read
Semarang, BLINKISS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 965 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah kepada masyarakat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya fungsi sosial tanah dan akses jalan bagi kepentingan bersama.
Menurut Nusron, tanah tidak hanya sebagai aset individu, tetapi juga harus memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Tanah harus memiliki fungsi sosial. Tidak boleh ada lahan yang menghalangi akses orang lain. Jika ada jalan yang dibutuhkan masyarakat, maka seharusnya diberikan akses,” ujarnya di hadapan warga.
Program Konsolidasi Tanah ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan memastikan setiap bidang tanah memiliki akses yang layak. Nusron mencontohkan, tanpa akses jalan, tanah di tengah area tertentu bisa terisolasi dan tidak memiliki nilai ekonomi yang maksimal.
Pemerintah, kata Nusron, idealnya menyediakan anggaran untuk pembukaan jalan. Namun, dalam program ini, masyarakat secara sukarela menyerahkan sebagian tanahnya demi kepentingan bersama. “Ini adalah langkah luar biasa. Warga berperan aktif dalam menciptakan akses yang lebih baik,” katanya.
Dengan adanya Konsolidasi Tanah, kini jalan sudah terbuka, kendaraan bisa masuk, dan masyarakat dapat lebih nyaman dalam beraktivitas.
Distribusi Sertipikat di Enam Kabupaten/Kota
Sebanyak 965 sertipikat yang diserahkan dalam program ini tersebar di enam wilayah di Jawa Tengah, dengan rincian:
- Kabupaten Semarang: 250 sertipikat
- Kota Salatiga: 200 sertipikat
- Kabupaten Pemalang: 58 sertipikat
- Kabupaten Kendal: 100 sertipikat
- Kota Pekalongan: 237 sertipikat
- Kabupaten Pekalongan: 120 sertipikat
Penyerahan sertipikat ini turut dihadiri Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Lampri, beserta jajaran.
Nusron berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan berkeadilan. “Dengan tanah yang memiliki akses, manfaatnya akan lebih besar. Ini bukan hanya soal sertipikat, tetapi juga pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (Agung)