Denpasar, BLINKISS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali untuk siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Tantangan tersebut, menurutnya, dapat diatasi melalui transformasi layanan pertanahan yang mengutamakan akurasi, kecepatan, dan transparansi.

Transformasi Layanan Pertanahan yang Lebih Efisien
Menteri Nusron menekankan pentingnya simplifikasi business process, dengan tetap mengutamakan kehati-hatian dan akuntabilitas. “Masyarakat kita hari ini cerdas dan kritis. Karena itu, wajah kantor kita harus berubah atau bertransformasi. Kita harus ubah business process pelayanan kita supaya lebih simple, lebih cepat, tetapi tetap mengutamakan akurat,” ujar Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024).

Provinsi Bali menjadi wilayah pertama yang secara resmi menerapkan layanan pertanahan secara elektronik di seluruh kabupaten/kota sejak Mei 2024. Dengan adanya teknologi ini, Kantor Pertanahan yang berada di sembilan kabupaten/kota di Bali semakin memudahkan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Pentingnya Keakuratan dan Manajemen Risiko
Meskipun menerapkan sistem yang lebih cepat, Menteri Nusron menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah. “Kehati-hatian menjadi prioritas untuk memastikan tanah yang akan didaftarkan tidak mengalami sengketa di kemudian hari,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan agar setiap produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. “Pelayanan pertanahan harus berbasis pada manajemen risiko. Kita harus berpikir ke depan, apakah ada potensi konflik atau tumpang tindih,” tuturnya.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci
Menteri Nusron mengingatkan bahwa transparansi adalah hal yang tak kalah penting. “Pelayanan harus bisa dikontrol oleh masyarakat. Kita harus menjadi birokrasi yang modern,” imbaunya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali.

Dengan transformasi digital ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat menjadikan pelayanan pertanahan lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, beserta seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali.

BLINKISS – Berita Kilat Terkini dalam Genggaman Anda