Pemerintah Sumut Bersama OJK Dukung Jamkrida Sebagai Pemodal UMKM
Blinkiss.id, Medan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mempercepat akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tahun 2025.
Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial dalam meningkatkan daya saing ekonomi yang fokus utama pada pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) guna memperkuat akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kamis (13/3/2025)
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provinsi), M.A. Effendy Pohan, menyatakan bahwa kehadiran Jamkrida menjadi solusi konkret bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses untuk permodalan.
“Jamkrida bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya penjaminan kredit daerah, UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan menopang ekonomi daerah,” ucapnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Penetapan Program Kerja TPAKD 2025.
Selain Jamkrida, strategi besar lainnya adalah penguatan sektor pasar modal guna meningkatkan literasi dan inklusi investasi masyarakat Sumatera Utara
Program ini mencakup Edukasi Pasar Modal, peningkatan kepemilikan Single Investor Identification (SID), serta pembentukan Galeri Investasi di berbagai daerah untuk memfasilitasi investasi yang aman dan menguntungkan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menegaskan pentingnya penetrasi pasar modal sebagai langkah preventif terhadap maraknya investasi ilegal.
“Ketidaktahuan masyarakat sering dimanfaatkan oleh investasi bodong. Karena itu, edukasi dan kemudahan akses ke investasi legal harus diperkuat agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam skema investasi yang merugikan,” pungkasnya.
Di luar dua program prioritas ini, TPAKD 2025 juga mencanangkan berbagai inisiatif tambahan, termasuk Klaster Kemitraan, Peduli Disabilitas, Siswa Teladan, Hari Indonesia Menabung, serta Perluasan Agen Inklusi Keuangan.
Program tersebut dapat diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, serta berdaya saing.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, Sumut menegaskan transformasi sistem keuangan yang lebih terbuka, berkelanjutan, dan berpihak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. (JBR/15)
