Pengamat Nilai Bobby Nasution Bijak Menyikapi Pemangkasan TKD Rp1,1 Triliun
MEDAN, BLINKISS – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menghadapi tantangan fiskal nasional setelah pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Kebijakan penyesuaian yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari efisiensi APBN ini membuat alokasi TKD untuk Pemerintah Provinsi Sumut turun dari Rp5,5 triliun pada 2025 menjadi Rp4,4 triliun di tahun mendatang.
Padahal, secara total, TKD untuk Sumut—termasuk kabupaten/kota dan dana desa—mencapai Rp45,18 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa.
Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pemerhati daerah, terlebih karena pemangkasan serupa juga dialami oleh 18 provinsi lainnya di Indonesia.
Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Muhammad Arif menilai sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution yang tetap tenang dan rasional sebagai langkah bijak di tengah tekanan fiskal nasional dan ketidakpastian ekonomi global.
“Pemangkasan TKD ini memang menjadi tekanan berat, namun juga peluang untuk reformasi fiskal daerah. Sumut bisa belajar dari tahun 2025, ketika TKD Rp45 triliun berhasil mendorong pembangunan infrastruktur. Kuncinya, meningkatkan PAD minimal 15–20 persen per tahun melalui digitalisasi pajak dan kemitraan dengan swasta,” ujar Arif, Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan, jika dikelola dengan baik, penurunan Rp1,1 triliun tersebut tidak akan menghambat pencapaian target SDGs Sumut, bahkan dapat menjadi pemicu lahirnya inovasi baru.
Dengan APBN 2026 yang lebih ketat, Pemerintah Provinsi Sumut kini tengah melakukan sosialisasi terkait rencana realokasi anggaran. Gubernur Bobby Nasution juga berencana menggelar rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota pada akhir pekan ini, sembari menunggu respons Istana terhadap masukan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa pihaknya memahami pemangkasan TKD sebagai bagian dari penyesuaian nasional terhadap prioritas pembangunan pusat. Ia menegaskan, kinerja pemerintah daerah tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut.
“Kami paham ini bagian dari kebijakan nasional. Yang penting, kami sudah siapkan strategi jangka panjang,” ujar Bobby usai melantik 177 pejabat eselon III di Gedung Gubernuran Sumut baru-baru ini.
Bobby juga memastikan bahwa gaji dan tunjangan ASN serta PPPK tetap aman, karena dana belanja pegawai sudah terlindungi. “Kami akan melakukan realokasi dari sumber lain, termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus kami tingkatkan melalui investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan industri halal,” tambahnya.
Ia turut menyampaikan empati terhadap daerah-daerah kecil yang memiliki PAD terbatas. “Saya kasihan dengan kabupaten/kota yang PAD-nya masih minim. Karena itu, kami dorong kolaborasi melalui APPSI agar bisa berdialog langsung dengan pemerintah pusat,” tuturnya.
(Agung)
