Reses di Pulo Brayan Bengkel Dinas Sosial Mangkir, Ketua DPRD Medan Geram, Warga Kecewa
2 min read
Medan, BLINKISS – Kekecewaan meliputi Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, pada Minggu, 23 Februari 2025. Bertempat di Jl. Veteran No. 45 (Krakatau Ujung), Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, reses yang seharusnya menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan warga malah diwarnai ketiadaan Dinas Sosial. Kegiatan ini berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh ribuan warga yang antusias untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Wong Chun Sen tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia menyoroti ketidakhadiran dinas yang memiliki peran strategis dalam menanggapi persoalan bantuan sosial. “Bagaimana masyarakat bisa puas jika keluhan mereka tidak terjawab? Banyak warga yang datang dengan harapan mendapat kepastian soal bantuan sosial seperti PKH, bantuan lansia, hingga bantuan bagi disabilitas, tapi yang bertanggung jawab malah tidak hadir,” ujarnya dengan nada tegas.
Ketidakhadiran Dinas Sosial bukan sekadar absensi formal, tetapi berdampak langsung pada harapan masyarakat. Salah satu warga, Januari Tanjung, mempertanyakan kejelasan mekanisme bantuan untuk Bilal Mayit dan guru ngaji. Keluhan serupa juga datang dari warga lain yang berharap ada transparansi dalam pengajuan dan pencairan bantuan sosial. Namun, tak ada satu pun perwakilan dari dinas terkait yang bisa memberikan jawaban.
Kekecewaan warga pun semakin terlihat jelas. Mereka merasa bahwa absennya Dinas Sosial mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan sosial yang mereka hadapi sehari-hari. “Kami datang jauh-jauh untuk mencari solusi, tapi justru tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan kami. Bagaimana kami bisa mendapatkan kejelasan kalau dinasnya sendiri tidak peduli?” keluh seorang warga.
“Saya akan panggil Dinas Sosial untuk meminta penjelasan. Jangan sampai ketidakhadiran mereka ini menjadi kebiasaan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Wong Chun Sen. Ia menekankan bahwa kehadiran instansi terkait dalam reses bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan setiap keluhan warga mendapatkan tanggapan. Wong menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam dan akan membawa masalah ini ke ranah yang lebih tinggi. “Evaluasi harus dilakukan. Jika dinas terkait terus abai, maka kita akan ambil langkah politik yang lebih tegas,” pungkasnya.
Reses yang sejatinya menjadi sarana komunikasi dua arah justru memperlihatkan celah besar dalam koordinasi pemerintahan. Wong Chun Sen berharap insiden ini menjadi pelajaran agar ke depan, instansi pemerintahan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat. (Agung)
