Sektor Jasa Keuangan Sumut Kokoh Hadapi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Global

Blinkiss.id, Medan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di Sumut terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko terjaga sehingga mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Secara umum sentimen di pasar keuangan global cenderung positif pada Desember 2023 didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) dan narasi soft landing di Amerika Serikat (AS), sehingga mendorong kembalinya aliran dana masuk ke Emerging Markets (EM) serta penguatan pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan Indonesia, khususnya Sumut.

Situasi ekonomi di mitra dagang utama Sumut, yaitu AS, China, dan India yang merupakan tiga negara tujuan ekspor terbesar Sumut terpantau bervariasi. Ekspektasi penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) dan narasi soft landing di AS cenderung mendorong kembalinya aliran dana masuk ke Emerging Markets (EM) dan penguatan pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan Indonesia, khususnya Sumut.

Kondisi ekonomi India yang cukup kuat menjaga permintaan domestiknya untuk untuk minyak sawit mentah (CPO) Sumut tetap tinggi, sementara di China masih mengalami perlambatan di tengah sektor properti yang masih tersendat.

Perekonomian Sumut pada triwulan III 2023 tetap solid didukung kuatnya permintaan domestik. Pertumbuhan tersebut walaupun lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih tetap kuat di tengah masih lemahnya harga komoditas dunia yang berdampak pada penurunan ekspor. Sektor perdagangan serta konstruksi menopang pertumbuhan ekonomi Sumut. Akselerasi konsumsi masyarakat mendorong kinerja sektor perdagangan terutama untuk penjualan kendaraan bermotor. Di sisi lain, kinerja sektor konstruksi juga meningkat seiring akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berlanjutnya pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang positif serta stabilitas sektor keuangan yang terjaga memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut dalam sektor ekonomi dan keuangan, serta memperkuat upaya menuju inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan di Sumut, Kamis (1/2/2024)

Perkembangan Sektor Perbankan

Sektor perbankan di Sumut menunjukkan stabilitas yang konsisten dengan modal kokoh dan likuiditas memadai, meskipun peran intermediasi sedikit terbatas. Sampai November 2023, total penyaluran kredit oleh bank umum di Sumut mencapai Rp256,81 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,69 persen secara year or year (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi selama pertengahan tahun.

Penyaluran kredit yang didominasi oleh kredit produktif, mencapai Rp180,43 triliun atau 70,26 persen dari total kredit, dengan pertumbuhan yang termoderasi sebesar negatif 2,67 persen yoy. Perlambatan kredit produktif turut dipengaruhi oleh distribusi kredit di sektor pertanian, terutama perkebunan sawit, melambat seiring dengan masih lemahnya harga crude palm oil (CPO) di pasar global dan industri pengolahan, terutama pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit, lebih moderat sepanjang tahun 2023 akibat rendahnya demand dari mitra dagang utama.

Namun demikian, kredit produktif secara stabil menunjukkan pemulihan terlihat dari penyaluran kredit pengolahan minyak goreng dari sawit yang bertumbuh sebesar 16,52 persen sejak akhir 2022. Hal ini turut dipengaruhi oleh permintaan domestik tetap kuat seiring dengan kondisi pandemi membaik dari tahun sebelumnya, serta program hilirisasi industri kelapa sawit nasional, yakni program B35 dan B40 terus dilakukan pemerintah yang dapat terus meningkatkan kinerja industri pengolahan.

Selain itu, Indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) negara mitra dagang utama seperti India masih berada di atas zona ekspansif. Upaya untuk memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Per November 2023, penyaluran kredit kepada UMKM di Sumut mencapai Rp78,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 12,19 persen yoy.

Andil kredit UMKM terhadap total kredit juga telah melewati target yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 30 persen (November 2023: 30,46 persen, meningkat cukup substansial dibandingkan November 2022 yang tercatat 27,34 persen).

Pertumbuhan kredit UMKM cukup signifikan didorong oleh pertumbuhan kredit segmen usaha mikro yang memiliki share outstanding terhadap kredit UMKM total sebesar 50,13 persen, diikuti oleh segmen kecil 27,93 persen dan menengah 21,94 persen. Pola penyaluran kredit mikro lebih besar dibandingkan segmen kredit lainnya telah terjadi sejak akhir 2021, pada tahun-tahun sebelumnya, kredit menengah lebih mendominasi penyaluran kredit UMKM. Pergeseran segmen kredit UMKM ini diperkirakan karena munculnya beragam jenis usaha perorangan dalam era new normal sehingga kredit dapat disalurkan kepada kelompok mikro lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

Kantor OJK Provinsi Sumut mendorong pengembangan UMKM melalui pemenuhan target Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Adapun target pengembangan tersebut di antaranya pengembangan UMKM go marketplace, UMKM go cashless, fasilitasi UMKM go export, dan pemberdayaan kelompok UMKM wanita.

Kuatnya penyaluran kredit konsumtif di Sumut mendorong pemulihan pertumbuhan kredit provinsi secara keseluruhan. Kredit konsumtif secara stabil mengalami pertumbuhan selama setahun terakhir dan pada November 2023 mencapai Rp76,38 triliun atau bertumbuh 9,61 persen yoy. Hal ini mengindikasikan konsumsi rumah tangga telah pulih secara bertahap menuju keadaan normal sebelum pandemi COVID-19.

Pertumbuhan konsumtif ditopang oleh kredit rumah tangga lainnya dan multiguna yang bertumbuh 9,42 persen yoy, kredit kepemilikan rumah tinggal (KPR) yang mencapai 9,64 persen yoy, dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) mencapai 10,54 persen yoy. Salah satu faktor yang mendorong konsumsi adalah peningkatan konsumsi pada saat Nataru yang lalu, peningkatan permintaan barang dan jasa untuk kegiatan pemilu dan stimulus pembebasan pajak PPN untuk pembelian rumah tinggal pada harga tertentu.

Kualitas kredit perbankan tetap terjaga pada tingkat aman, dengan rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,77 persen (Oktober 2023: 0,77 persen) dan NPL gross sebesar 1,89 persen (Oktober 2023: 1,98 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi terkait pandemi Covid-19 terus mengalami penurunan sebesar Rp320 miliar dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp7,98 triliun (Oktober 2023: Rp8,30 triliun), menandakan kinerja debitur semakin baik seiring dengan pemulihan dunia usaha.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sempat stagnan selama 2023 mulai menunjukkan peningkatan. Hingga November 2023, total DPK yang dihimpun mencapai Rp317,38 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,22 persen yoy. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan simpanan Deposito sebesar 6,27 persen yoy. Secara struktur, porsi jenis simpanan terbanyak terdapat dalam bentuk tabungan (43,13 persen), diikuti dengan deposito (38,34 persen), lalu giro (18,53 persen).

Ketersediaan dana cukup dalam sektor perbankan dengan pusat operasi di Sumut pada November 2023 menunjukkan tingkat likuiditas terjaga. Rasio antara Alat Likuid dan Deposito Non-Core (AL/NCD) serta Alat Likuid dan Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat masing-masing menjadi 113,72 persen (Oktober 2023: 107,79 persen) dan 23,98 persen (Oktober 2023: 22,57 persen), jauh melampaui ambang batas yang ditentukan sebesar 50 persen dan 10 persen. Hal ini menandakan tingkat kesiapan sangat baik untuk mengatasi kebutuhan transaksi masyarakat di Sumatera Utara.

Ketahanan modal juga tetap solid, terlihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) semakin kuat menjadi 27,71 persen (Oktober 2023: 26,95 persen). Situasi ini mengindikasikan bahwa jumlah modal perbankan masih mencukupi dalam menghadapi risiko potensial.

Kantor OJK Provinsi Sumut telah menerima Rencana Bisnis Bank Umum (RBB) tahun 2024-2026 antara lain memuat proyeksi pertumbuhan kredit, DPK, rencana penerbitan produk dan aktivitas baru perbankan, rencana pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan layanan digital perbankan, rencana pengembangan organisasi dan SDM, serta rencana perubahan jaringan kantor.

Terkait dengan RBB tersebut, OJK telah melakukan prudential meeting dengan masing-masing bank untuk melakukan fine tuning terhadap RBB dimaksud agar kontribusi perbankan bagi perekonomian Sumut semakin meningkat serta mengedepankan keseimbangan antara optimalisasi potensi pertumbuhan dengan upaya menjaga profil risiko bank sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Perkembangan Pasar Modal

Pengumpulan modal melalui emisi di Pasar Modal dari perusahaan yang berbasis di Sumut telah tercatat mencapai jumlah sebesar Rp4,67 triliun, melibatkan sejumlah 11 perusahaan yang akan melaksanakan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO), 1 perusahaan menerbitkan obligasi, serta 5 entitas usaha menjadi penerbit dalam skema pendanaan kolektif (securities crowdfunding/SCF). Terkait dengan perkembangan emiten saham di Sumut, terdapat 1 perusahaan berhasil melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) pada tahun 2023, sehingga meningkatkan jumlah emiten saham di Sumut menjadi 11. Ini menandai langkah positif dalam pengembangan Pasar Modal regional.

Peningkatan jumlah emiten saham di daerah berdampak terhadap lingkungan investasi lebih dinamis dan beragam, memberikan peluang bagi investor lokal dan nasional untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Sumut. Selain itu, perusahaan IPO memiliki dampak positif yang luas, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan pajak, dan dorongan terhadap ekosistem bisnis lokal.

Evolusi investor di Pasar Modal telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, sejalan dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap informasi keuangan. Hingga November 2023, terdapat total 513.456 single investor identification (SID) atau akun investor tercatat di Sumut, mencerminkan pertumbuhan sebesar 18,67 persen yoy. Dalam konteks instrumen investasi, reksadana menjadi pilihan yang dominan dengan jumlah investor terbanyak, mencapai 519.440 dan bertumbuh tertinggi dibanding instrumen lainnya yaitu sebesar 19,71 persen yoy.

Jumlah saham yang dimiliki oleh investor (kepemilikan saham) di Sumut mengalami kontraksi 37,62 persen secara yoy. Dilihat berdasarkan jenisnya, kepemilikan saham dari investor perorangan melanjutkan tren peningkatan sebesar 19,23 persen yoy. Sementara investor berjenis institusi/perusahaan, terdapat beberapa perusahaan yang memilih untuk melepas kepemilikan sahamnya. Pada umumnya, hal tersebut dilakukan untuk penambahan modal, diversifikasi portofolio, atau memberikan likuiditas pada pemegang saham.

Kegiatan perdagangan saham oleh investor di Sumatera Utara pada November 2023 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, terlihat dari besarnya nilai transaksi jual beli saham yang mencapai Rp7,76 triliun (Oktober 2023: Rp9,26 triliun). Dalam jangka waktu Januari hingga November 2023, akumulasi nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp85,40 triliun, dengan rata-rata bulanan mencapai Rp7,76 triliun.

Perkembangan Sektor IKNB

OJK terus memantau perbaikan kinerja asuransi jiwa serta peningkatan rasio klaim yang menunjukkan tanda-tanda konsolidasi dalam pemasaran produk asuransi jiwa, terutama pada segmen asuransi jiwa PAYDI (Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi). OJK akan memastikan bahwa proses konsolidasi ini dijalankan secara tertib dan bahwa dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan dapat diatasi.

Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kepada konsumen di sektor asuransi, pada November – Desember 2023, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) dan PT Asuransi Purna Arthanugraha. OJK juga terus melakukan pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Di sisi lain, nilai utang piutang oleh perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga November 2023, mencapai 17,87 persen yoy (Oktober 2023: 17,59 persen), dengan total piutang mencapai Rp21,87 triliun. Andil pembiayaan yang produktif terus mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 42,11 persen (Oktober 2023: 42,56 persen), dengan dukungan dari pertumbuhan pembiayaan modal kerja dan investasi pada masing-masing bertumbuh sebesar 17,54 persen yoy dan 25,77 persen yoy. Sementara itu, risiko yang terkait dengan perusahaan pembiayaan tetap terkendali dengan rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance / NPF) masih dapat ditahan dalam level terjaga sebesar 2,10 persen (Oktober 2023: 2,11 persen).

Kinerja dari fintech peer to peer (P2P) lending pada September 2023 terus menunjukkan pertumbuhan, dengan outstanding pinjaman tumbuh sebesar 28,39 persen yoy (Agustus 2023: 26,62 persen yoy) mencapai jumlah Rp1,57 triliun. Sementara itu, risiko yang terkait dengan pembiayaan secara keseluruhan (TWP90) tetap berada pada level yang aman yakni sebesar 2,03 persen (Agustus 2023: 1,93 persen).

Penyaluran pembiayaan/pinjaman dilakukan oleh entitas IKNB yang berkantor pusat di Sumut terus menunjukkan pertumbuhan positif. Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdiri dari 1 LKM dan 1 Bank Wakaf Mikro (BWM) mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 9,15 persen yoy pada bulan November 2023. Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp6,03 miliar dengan pertumbuhan 20,50 persen yoy. Berdasarkan target demografi, LKM lebih mengarahkan fokusnya pada pengembangan komunitas berpendapatan rendah yang produktif, sehingga memiliki jumlah pembiayaan lebih kecil dibandingkan dengan entitas finansial lainnya.

Untuk entitas pergadaian yang terdiri dari 1 pergadaian persero (PT Pegadaian) dan 17 perusahaan gadai swasta, total pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp4,19 triliun per Oktober 2023, mengalami pertumbuhan sebesar 12,56 persen dibanding akhir tahun 2022. Selama tahun 2023, terdapat penambahan 3 perusahaan gadai swasta terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Pertumbuhan ini menandakan perkembangan positif dalam pengembangan bisnis dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan menengah ke bawah di wilayah Sumut.

Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Selama periode Januari hingga Desember tahun 2023, Kantor OJK Sumatera Utara telah menerima sebanyak 9.135 permintaan layanan yang berasal dari masyarakat di wilayah Sumut. Permintaan terdiri dari 7.177 pertanyaan, 937 permohonan informasi, dan 1.021 pengaduan. Dari jumlah total pengaduan, terdapat 453 pengaduan berhubungan dengan sektor perbankan, 263 pengaduan yang terkait dengan bidang asuransi, 167 pengaduan berkaitan dengan perusahaan pembiayaan, 119 pengaduan terkait fintech peer-to-peer (P2P) lending (yang memiliki izin dan terdaftar di OJK), serta sisa pengaduan melibatkan layanan IKNB dan sektor Pasar Modal.

Dalam rangka penanganan pengaduan diterima melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), Kantor OJK Provinsi Sumut telah secara berkelanjutan melakukan upaya untuk menyelesaikan setiap pengaduan, baik yang mengandung indikasi sengketa maupun pelanggaran. Dalam konteks ini, dari total 1.021 pengaduan, sebanyak 917 pengaduan (89,81 persen) telah berhasil diselesaikan melalui proses penanganan efektif, sementara sisanya sedang dalam tahap penyelesaian.

Selama Januari hingga Desember 2023, Kantor OJK Provinsi Sumut telah mengadakan sebanyak 82 kegiatan edukasi keuangan yang berhasil merangkum partisipasi lebih dari 25.460 peserta di wilayah Sumut. Ini termasuk program Roadshow Edukasi Daerah 3T, yang dilaksanakan dengan mengandalkan kendaraan Simolek Edutainment OJK bergerak langsung ke kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan definisi dari Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020. OJK juga menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Sobat SIKAPI di berbagai universitas di Sumut. Sobat SIKAPI merupakan infrastruktur sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pelaksana kegiatan edukasi keuangan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Sobat SIKAPI Universitas adalah mahasiswa yang dipilih oleh universitas dan dipersiapkan oleh OJK sebagai pelaksana kegiatan edukasi keuangan tersebut.

Kantor OJK Provinsi Sumut juga menerima kunjungan dari berbagai institusi pendidikan dan lembaga yang ingin memperluas pemahaman mengenai peran serta fungsi OJK serta Sektor Jasa Keuangan melalui program OJK Visit. Semua upaya ini mencerminkan komitmen OJK dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan.

Perkembangan TPAKD

Dalam hal lain, OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi untuk mempercepat perluasan akses keuangan regional guna mendukung pemerataan pemahaman literasi dan inklusi keuangan di wilayah Sumut.

Dalam upaya untuk menggerakkan roda pembangunan dan mendorong pengembangan sistem keuangan inklusif di pedesaan secara masif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, TPAKD Sumut melaksanakan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) desa wisata. Program ini bertujuan mengembangkan potensi desa wisata melalui pendekatan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, termasuk potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial dengan didukung ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan keuangan.

Pada 2023, TPAKD Sumut telah mengidentifikasi 7 desa wisata sebagai piloting program EKI desa wisata yang terdiri dari Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sidodadi dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, dan Desa Lumban Bulbul di Toba.

Hingga September 2023, implementasi program EKI desa wisata telah berlangsung secara berkelanjutan dengan berbagai kegiatan dan subprogram kerja. Dalam program Agen Inklusi Keuangan, ketujuh desa wisata di Sumatera Utara telah memiliki minimal 1 agen Lakupandai. Terdapat juga program UMKM Naik Kelas yang secara akumulasi (Januari s.d September 2023), telah tersalurkan total kredit/ pembiayaan di 7 Desa Wisata/inklusi sebesar Rp10,9 Miliar kepada 1.321 debitur. Dalam program Pelajar Inklusif, telah dilakukan sosialisasi terkait dengan produk tabungan pelajar/SimPel ke sekolah-sekolah di desa wisata dalam rangka meningkatkan jumlah pelajar yang memiliki rekening tabungan. Hingga September 2023, terdapat 84.842 rekening pelajar di 7 desa wisata dengan total nominal tabungan Rp8,6 miliar.

Dalam program Klaster Unggul, dilakukan penjajakan dengan pihak bank dan offtaker untuk penetrasi beberapa komoditi unggulan yang dilaksanakan di desa wisata. Hingga September 2023, terdapat total 4 Klaster yang telah terbentuk di desa wisata di Sumut yaitu klaster petani padi di Desa Pematang Johar, klaster usaha dagang untuk usaha bengkel dan kelontong di Desa Sidodadi Ramunia, klaster jagung di Desa Sidodadi, dan klaster sayur mayur di Desa Bagot.

Dengan moto 3K (Komitmen, Kolaborasi, dan Keberlanjutan), pengembangan EKI di 7 desa wisata di Sumut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang tercantum dalam 18 poin Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (JB Rumpaea)