Usai dilantik nanti, Wong Chun Sen Diangkat Ketua DPRD Medan Sementara
2 min read
Medan, BLINKISS – Setelah pelantikan pada Selasa (17/9), Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B dari PDI Perjuangan akan menjabat sebagai Ketua DPRD Medan sementara. Pelantikan ini menandai komitmen PDIP terhadap keberagaman dalam kepemimpinan daerah, dengan Wong Chun Sen, seorang anggota DPRD yang terpilih kembali untuk periode ketiga, menggantikan Hasyim, SE dalam posisi ini. Pengangkatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Kota Medan dan Pemko Medan demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selama ini, Wong Chun Sen dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kursi roda gratis, asupan gizi untuk anak stunting, serta sembako untuk warga kurang mampu. Pengalaman dan dedikasinya di DPRD Kota Medan, bersama dengan perannya dalam struktur PDI Perjuangan, menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat dan mendukung keberagaman. Dengan kepemimpinan Wong Chun Sen, diharapkan kebijakan DPRD dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh warga Kota Medan.
Wong Chun Sen, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan PDIP Sumut serta Ketua Taruna Merah Putih Kota Medan, diharapkan dapat meneruskan tradisi pelayanan dan pengabdian. Dengan latar belakang yang kuat dan hubungan yang baik dengan masyarakat serta media, Wong Chun Sen diharapkan mampu membawa DPRD Kota Medan menuju arah yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, Wong Chun Sen diharapkan dapat membawa stabilitas dan kepemimpinan yang inklusif di DPRD Medan. Pengalaman dan rekam jejaknya dalam berbagai posisi penting, baik di level partai maupun pemerintahan, menjadikannya sosok yang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memperkuat kerja sama antara DPRD dan pemerintah kota. Keberhasilan kepemimpinan Wong Chun Sen di periode ini akan menjadi tolak ukur bagi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan DPRD ke depan, serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kota.
