Wabup Samosir Buka Sosialisasi dan Bimtek Implementasi SIPD-RI
Blinkiss.id, Samosir
Wakil Bupati (Wabup) Samosir Ariston Tua Sidauruk, SE, MM yang didampingi Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si, Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut Syafrizal Syah, dan Asiaten III Arnod Sitorus, membuka secara resmi Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI yang digelar di Ballroom Marianna Resort & Convention, Tuktuk Siadong, Simanindo.
Kegiatan dilaksakan oleh Bank Sumut bekerjasama dengan Kemendagri RI, berlangsung 12-13 Juni 2025, diikuti oleh Kepala BKAD, BPKPD, BPKPAD,BPKAD, BUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan dirangkai dengan Test Operasional SIPD RI juga penandatanganan Kerjasama Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
Wabup Samosir melalui sambutannya mengakan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Negeri Indah Kepingan Surga, Titik Awal Peradaban Batak.
Pemkab Samosir sudah berkomitmen untuk mengimplementasikan aplikasi SIPD-RI tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan sejak tahun anggaran 2024. “Dan kami mendukung penuh dalam implementasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah”, ucapnya
Apresiasi juga disampaikan Wabup atas pengembangan yang terus dilakukan oleh pihak Kemendagri, yakni salah satunya adalah kolaborasi dengan PT. Bank Sumut sebagai bank daerah dalam hal transaksi online yang cepat, tepat, dan akurat, Jumat (13/6/2025)
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Erikson P.Manihuruk, S.Kom, M.Si menyampaikan, untuk melaksanakan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, berikut Optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif dan efisien yang diatur pada PP Nomor 17 tahun 2017.
Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan transformasi digital segera terwujud dalam proses bisnis pemerintahan melalui strategi percepatan transformasi digital yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elekronik (SPBE).
Erikson mengatakan, adapun manfaat penerapan SP2D online diantaranya adalah pencairan Dana SP2D online memfasilitasi pencairan dana dari RKUD ke rekening tujuan di bank, transparansi Proses yang lebih cepat dan otomatis meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, Efisiensi, Penyederhanaan birokrasi, serta mempermudah dan mempercepat proses belanja, lebih transparan dan terukur pengelolaan keuangan daerah.
Hingga Juni 2025, tutur Erikson, total Pemda di Sumut (1 provinsi dan 33 kab/kota), 32 Pemda sudah pakai Full SIPD, 2 Pemda belum Full SIPD yakni Kab Deli Serdang dan Tapanuli Selatan, dan yang sudah SP2D online sebanyak 18 Pemda. (RS/15)
