Wabup Samosir MoU Pengelolaan DTSEN dengan BPS RI
Blinkiss.id, Samosir
Wakil Bupati (Wabup) Samosir Ariston Tua Sidauruk, SE, MM menandatangani Nota Kesepahaman Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hotel Santika Dyandra Medan.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) antara Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara ini dilaksanakan pada dengan kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto – Indikator Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) se-Sumatera Tahun 2025.
Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial dan intervensi pemerintah yang akurat serta lebih tepat sasaran untuk pembangunan daerah di Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (18/10/2025)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution melalui arahannya menyampaikan apresiasi kepada BPS RI dan seluruh kepala daerah di Sumut atas komitmennya dalam pelaksanaan satu data untuk pembangunan daerah.
“Sumatera Utara menjadi ladang terbuka investasi, salah satunya yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, tingkat investasi yang harus meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, kami yakin ketika konektivitas ekonomi membaik maka Pulau Sumatera dapat memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam sambutannya mengapresiasi Pulau Sumatera yang menyumbang 22% dari total keseluruhan pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun lalu, disampaikan bahwa di triwulan kedua tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera meningkat sebesar 0,51 % menjadi 4,96%.
Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPS RI dengan kepala daerah di Sumut pada kegiatan launching aplikasi Pasada yaitu Portal Anjungan Satu Data Provinsi Sumut oleh Gubsu dan BPS RI.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait kaitan transformasi digital dengan perencanaan pembangunan, tinjauan indeks transformasi digital se-Sumatera, dukungan Bank Indonesia untuk pengembangan ekonomi digital, kebijakan sinergi pembangunan untuk mata rantai bioindustri, dan kebijakan fiskal untuk mendukung investasi hilirisasi di Wilayah Sumatera. (RS/15)
