Bobby Nasution Kawal Dana Rp23,32 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana di Sumut
MEDAN, BLINKISS – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berhasil memperjuangkan alokasi anggaran sebesar Rp23,32 triliun dari pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara selama periode 2026 hingga 2028.
Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, fasilitas umum, permukiman warga, hingga lahan pertanian yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah.
Bobby Nasution menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp8,94 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp6,5 triliun menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Rp2,44 triliun dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kalau kita hitung, rata-rata per tahun dana TKD itu mencapai Rp7,78 triliun. Dan ini berlangsung selama tiga tahun. Jadi ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang provinsi. Intinya upaya kita bersama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut akan terus berlangsung secara bertahap,” kata Bobby Nasution, Kamis (9/4/2026).
Pada tahun 2027, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp7,97 triliun, terdiri dari Rp4,62 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah. Sementara pada tahun 2028, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,40 triliun, dengan rincian Rp2,07 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,32 triliun untuk pemerintah provinsi.
Menurut Bobby, dukungan pemerintah pusat tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Sumatera Utara.
“Tentu kita Pemerintah Provinsi, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, mengapresiasi alokasi anggaran untuk upaya pemulihan pascabencana di Sumut. Sebagaimana kita tahu, kondisi di beberapa daerah mengalami kerusakan, baik infrastruktur, fasilitas umum, permukiman penduduk, hingga lahan pertanian milik masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu yang tidak singkat karena mencakup pemetaan lahan, relokasi warga, pembangunan kembali infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak.
“Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena rencana ini sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini membuktikan kami tidak sendiri, termasuk juga pihak lain yang turut serta membantu masyarakat memulihkan keadaan pascabencana,” pungkas Bobby.
(Agung)
