Monev Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Tekankan Kepastian bagi Masyarakat
Jakarta, BLINKISS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh proses layanan akan dimonitor dan dievaluasi agar masyarakat memperoleh kepastian waktu, biaya, dan kelanjutan permohonan.
“Kami ingin memastikan di internal benar-benar bersih. Organisasi kita harus sehat sehingga masyarakat sebagai pemohon punya kepastian,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan yang digelar secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (18/11/2025).
Kementerian ATR/BPN mencatat adanya progres penyelesaian tunggakan layanan, dengan penurunan sekitar 18.000 berkas sejak pertemuan internal dua pekan sebelumnya. Menteri Nusron meminta percepatan menjelang akhir tahun agar tidak ada urusan pertanahan yang tertunda.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola kerja di seluruh satuan kerja ATR/BPN agar mampu memberikan kepastian kepada pemohon, sekaligus menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron mengingatkan jajarannya untuk bersiap menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sebagai langkah antisipasi agar tunggakan tidak berulang, Menteri Nusron menyebut rencana penerbitan regulasi berbasis prinsip “first in, first out” pada awal 2026 apabila penyelesaian tunggakan belum sepenuhnya tuntas.
Rapat evaluasi turut dihadiri Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 88 Kantor Pertanahan juga mengikuti rapat secara luring sebagai bagian dari prioritas percepatan layanan. (Agung)
