Medan,BLINKISS- Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta serius menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat optimalisasi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar.
Rumah sakit milik Pemko Medan yang berada di wilayah Medan bagian utara itu dinilai memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga di kawasan Medan Utara. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, H. Doli Indra Rangkuti, SE, kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Menurut Doli, RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, terjangkau, dan berkualitas.
“Pasien sering menghadapi kondisi kamar rumah sakit penuh. Akibatnya, mereka harus menunggu, berpindah fasilitas kesehatan, atau mencari rumah sakit lain,” katanya.
Doli menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemko Medan, terlebih masyarakat telah mendapatkan jaminan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong Pemko Medan segera melakukan pemetaan kebutuhan tempat tidur rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk dan tren penyakit yang berkembang.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebutuhan kapasitas pelayanan kesehatan di setiap wilayah.
“Informasi ketersediaan kamar harus bisa diakses secara cepat oleh fasilitas kesehatan maupun masyarakat. Ini akan membantu proses rujukan dan mengurangi waktu tunggu pasien,” jelas Doli.
Pihaknya juga meminta penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, RSUD, rumah sakit swasta, dan BPJS Kesehatan dalam sistem rujukan.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi distribusi pasien sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tertentu, sementara rumah sakit lainnya masih memiliki kapasitas pelayanan.
Doli menambahkan, apabila berdasarkan pemetaan kebutuhan kapasitas tempat tidur rumah sakit di Kota Medan masih mengalami kekurangan, Pemko Medan harus menambah kapasitas secara bertahap.
“Yang paling penting adalah pemerintah memiliki data yang jelas, target yang terukur, dan langkah yang berkelanjutan. Dengan begitu, persoalan akses pelayanan kesehatan tidak hanya ditangani ketika muncul keluhan, tetapi bisa diantisipasi sejak awal,” pungkasnya.**Erianto Ega
